Para guru dan pegawai honorer se-Indonesia masih harus bersabar. Hingga hari ke-3 mereka menggelar demonstrasi, massa belum jua berhasil menemui Presiden Jokowi.

"Masih belum ada perkembangan, kami baru mau masuk ke Istana untuk memastikan jadwal bertemu Pak Jokowi," kata Ketua Tim 9 Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I), Titi, di depan Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (12/2/2016).

Titi mengaku akan terus memperjuangkan nasib kawan-kawannya sesama honorer K2. Dia bertekad akan menempuh dialog persuasif dengan pemerintah.

Sudah tiga hari belakangan ribuan guru dan pegawai honor se-Indonesia ini berdemonstrasi. Ratusan di antaranya tumbang karena sakit dan pingsan.

"Yang jelas kalau demo ini cuma tiga hari aja, mau tidak mau teman-teman harus pulang. Tapi kita tetap berusaha secara persuasif," ujar Titi.

Dia mengatakan, dalam aksinya mereka juga menuntut Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi yang dianggap ingkar janji. Yuddy pernah menjamin mengangkat guru honorer K2 2015-2019 secara bertahap pada 15 September 2015.

Hal itulah yang akan disampaikan pada Jokowi bila mereka bisa menemuinya nanti. "Dia (Yuddy) sudah gagal dan tidak mampu, makanya kami ingin bertemu Jokowi," ujar Titi.(sumber)

Presiden Jokowi meminta agar 7 gubernur yang dilantik hari ini bekerja tanpa kenal lelah bagi rakyat yang sudah memilihnya. Tidak hanya itu, para kepala daerah itu juga diminta untuk blusukan ke lapangan, melihat langsung masalah masyarakat.

"Kini saatnya saudara berjanji bekerja siang dan malam, untuk memastikan setiap rakyat di seluruh pelosok bisa merasakan bagian pelayanan pemerintahan dalam hidup sehari-hari," kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Jumat (12/2/2016).

"Jangan bekerja di belakang meja, turun langsung ke lapangan untuk mengetahui dan menyelesaikan masalah," tambah dia.

Jokowi menuturkan pentingnya mewujudkan janji semasa kampanye. Ia memberi contoh para kepala daerah memastikan semua rakyat di daerah yang dipimpin dapat air bersih, menikmati listrik, menikmati layanan transportasi yang terjangkau serta bisa akses layanan pendidikan dan kesehatan dengan kualitas baik.

"Jangan lupa, rakyat juga mengharapkan daya beli yang semakin kuat dengan inflasi rendah dan terkendali. Pembukaan lapangan kerja baru untuk serap pengangguran, langkah yang lebih konkrit untuk mengentaskan kemiskinan, terobosan untuk mengurangi ketimpangan antar wilayah, serta kesenjangan sosial," tegas mantan Wali Kota Solo itu.

Tidak hanya itu, Jokowi juga meminta agar para kepala daerah dapat mengikuti arah pembangunan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Kemudian, hubungan dengan gubernur dan wakil gubernur pun harus dijaga dengan baik.

"Gubernur dan wakil gubernur harus bisa jadi dwitunggal dan saling melengkapi. Kerjalah dengan baik penuh amanah, dekatlah selalu dengan rakyat, sehingga saudara jadi pemimpin terpercaya," ujar Jokowi.(sumber)

Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas di Istana, sore ini. Jokowi mengatakan dalam rapat terbatas ini ada beberapa hal yang akan dibahas yakni pembangunan Blok Masela di Maluku sebagai lanjutan pembahasan sebelumnya.

"Sore hari ini kita akan bicarakan lagi mengenai Blok Masela. Satu, yang ingin saya tekankan, amanat konstitusi yang menyatakan secara tegas dan jelas bahwa pemanfaatan sumber daya alam (SDA) itu harus untuk rakyat dan semua orang, bukan segelintir orang," tegas Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan, di Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (1/2).

Kedua, amanat konstitusi mengatakan harus bisa memanfaatkan migas untuk menciptakan nilai tambah, memberikan multiplier effect pada perekonomian daerah terutama di wilayah timur.

"Sebab itu, kali ini saya persilakan Bappenas atau menteri lain untuk sampaikan mengenai nilai tambah atau multiplier effect yang berkaitan dengan pembangunan daerah," tutupnya.

Dalam rapat ini, ada beberapa Menteri Kabinet Kerja yang hadir, di antaranya Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Soemarno, Menteri Perhubungan, Ignasius Jonan, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Sofyan Djalil dan Gubernur Maluku Said Assagaff.(sumber)

Pemerintah belum memutuskan kelanjutan pengembangan Blok Masela, Maluku. Pengembangan Blok Masela masih terpaku pada dua opsi yaitu pembangunan pipa gas di darat dan pengembangan kilang LNG terapung.

Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal memanggil operator Blok Masela yakni Shell Corporation dan Inpex Masela Limited. Hal ini untuk meminta penjelasan lebih rinci pengembangan blok tersebut.

"Presiden akan segera mengundang khusus investor Shell and Inpex untuk mendengarkan. Karena mereka yang jalankan. Hari ini tidak ada keputusan," ujar Pramono saat menyampaikan hasil rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (1/2).

Setelah bertemu dan membahas rencana pembangunan Blok Masela, keputusan akhir akan diambil Presiden selaku pemimpin negara. Tentunya apapun yang ditetapkan merupakan keputusan terbaik pengembangan Blok Masela.

"Nantinya putusan akan diambil presiden dan kami yakini apapun yang diambil merupakan putusan terbaik bagi bangsa dan berdasar konstitusi," tegas dia.

(sumber)

Proyek kereta cepat idaman Presiden Joko Widodo tak kunjung berhenti mendapatkan kritik. Sebagai penanggung jawab proyek ini, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mati-matian melindungi kelanjutan pembangunannya.

Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri, menjadi salah satu penentang kehadiran kereta cepat ini. Padahal, PDIP adalah partai pengusung Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla pada pilpres lalu.

"Kereta cepat apa bener sudah waktunya? apa bener untuk keadilan?," kata Megawati.

Megawati hadiri bedah buku Revolusi Pancasila 2015 merdeka.com/muhammad luthfi rahman

Menurut dia, pemerintah lebih tepat mendorong pembangunan infrastruktur di Indonesia Timur ketimbang ngotot percepat proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Megawati juga berencana mengusulkan pembatalan proyek tersebut ke Presiden Joko Widodo.

"Jangan kereta cepat dulu lah, kasih ke Timur, boleh dong usul. Ntar saya ngomong sama presiden, untuk apa coba (kereta cepat Jakarta-bandung)," tegas Megawati.

Kritik juga datang dari Ekonom Universitas Indonesia, Faisal Basri. Dia meminta Presiden Joko Widodo agar tidak terbuai bisikan menterinya terkait pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung. Menurut dia, ada hal-hal yang tak masuk akal dalam pembangunan kereta cepat tersebut.

Faisal Basri bertemu Prijanto 2012 Merdeka.com/imam buhori

Selain itu, Faisal mencurigai adanya hubungan antara proyek kereta cepat ini dengan pinjaman uang sebesar USD 1 miliar dari China kepada 3 bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"Apa kaitannya dengan pinjaman yang dikasih ke Mandiri, BNI, dan BRI yang masing-masing USD 1 miliar, ini hubungannya apa? Jadi menurut saya harus dibuka dan terang benderang supaya Pak Jokowi tidak dijerumuskan oleh para pembantunya, oleh para menterinya. Harus jelas deh. Karena tidak ada rasionalitasnya KA cepat Jakarta-Bandung," ujar Faisal.(sumber)

Presiden Joko Widodo sudah membaca draf revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (UU Antiterorisme), kemarin sore. Namun, kata Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Luhut Binsar Pandjaitan, Presiden masih memberi sejumlah catatan pada draf tersebut.

"Ada warning-warning yang belum pas," ucap Luhut di Kemenkopolhukam, Jakarta, Senin 1 Februari 2016.

Dia meyakini perbaikan dapat segera dirampungkan. Dia menargetkan draf tersebut sudah di tangan DPR paling lambat hari ini.

"Tinggal tunggu (persetujuan) Presiden dulu. Saya kira besok (Selasa, 2/2/2016) sudah bisa (ke DPR)," kata Luhut.

Menurut dia, salah satunya soal usulan pencabutan paspor bagi warga negara Indonesia yang bergabung dengan kelompok radikal seperti ISIS. Ada pula tentang penahanan bagi orang-orang yang berkumpul dan membicarakan mengenai rencana aksi teror.

Draf revisi juga mencantumkan perpanjangan penahanan terduga teroris pascapenangkapan, yakni 30 hari untuk pemeriksaan dan 120 hari untuk penuntutan, dari sebelumnya hanya 7x24 jam. Penangkapan terhadap fasilisator aksi teror juga dirumuskan dalam draf revisi tersebut.

"Kami berharap (revisi) ini bisa mengurangi ruang gerak mereka," ucap Luhut.(sumber)

Pemerintah memutuskan untuk merevisi UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme. Saat ini, pemerintah masih memfinalisasi draf revisi UU Anti-Terorisme itu agar dapat segera diajukan kepada DPR RI.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, Jokowi berharap DPR segera memproses draf revisi UU tersebut setelah diserahkan oleh pemerintah.‎

"Kalau harapannya (Presiden) bisa selesai dalam waktu singkat. Harapannya karena masa persidangan sampai Maret. Mudah-mudahan sebelum masa sidang habis bisa diselesaikan dan harapannya langsung direspons DPR," ujar Pramono di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin 1 Februari 2016.

Untuk mempercepat proses di legislatif, Jokowi akan mengeluarkan amanat presiden (ampres).‎

"Karena ini inisiatif pemerintah, tentunya akan menyiapkan ampres dan naskah akademik mudah-mudahan DPR bisa menerima usulan pemerintah ini jadi payung dalam melakukan pencegahan terorisme dan radikalisme," ujar politikus PDI Perjuangan itu. ‎

Mengenai jumlah tiap pasal dan ayat yang akan direvisi, Pramono enggan membeberkannya. Menurut dia, Menkumham Yassona P Laoly lebih berwenang memaparkan.

"Me‎nkumham semestinya yang menyampaikan kepada publik. Biar Menkumham yang menyampaikan, karena tadi pagi juga masih rapat di Menkopolhukam," ucap Pramono.(sumber)