Our social:

Latest Post

Minggu, 28 Februari 2016

Ridwan Kamil dinasihati Jokowi dan dipanggil Prabowo

Wali Kota Bandung Ridwan Kamil mengaku menghadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebelum memutuskan untuk tidak maju di Pilkada DKI Jakarta 2017. Bukan cuma itu dia juga menghadap pimpinan MPR, DPR dan DPD. Bahkan ada tiga sampai empat menteri saat ini yang juga turut menyampaikan masukan, mengenai langkah politik selanjutnya.

"Diberi masukan Jokowi, dipanggil Pak Prabowo, dan ketua MPR, DPR, dan DPD. Bahkan 3 sampai 4 menteri menyampaikan juga," ungkap pria yang akrab disapa Emil ini dalam jumpa pers di Balai Kota Bandung, Senin (29/2).

Bahkan hingga jelang pengumuman beberapa tokoh seperti Adhyaksa Dault yang disebut akan maju Pilkada DKI juga melakukan pertemuan.

"Kemarin masih ada 2 sampai 3 pihak yang mengajak bertemu. Sudah saya dengarkan semuanya dan saya ucapkan terima kasih," ungkapnya.

Dia menyebut alasan mengapa sampai banyak tokoh yang memberikan masukan pada dirinya terkait sikap politik ke depannya. "Skala Strategis Pilgub DKI Jakarta itu luar biasa," terangnya.(sumber)

Presiden Jokowi Harus Segera Bersikap, Ini Aspirasi Masyarakat Bali

Aksi tolak reklamasi yang dilakukan oleh berbagai elemen masyarakat hingga melumpuhkan jalan tol merupakan bukti dari aksi yang dilakukan berdasarkan pikiran jernih dan hati nurani masyarakat Bali.

Elemen-elemen yang hadir mewakili seluruh kelompok masyarakat dari desa adat, kelas menengah, mahasiswa, dan elemen-elemen pergerakan.

Eskalasi gelombang-gelombang aksi seperti ini dipastikan akan semakin meningkat satu hingga dua minggu ke depan.(Lawan dan Tolak Reklamasi, 15 Menit Tol Bali Mandara Lumpuh Total)

Apa artinya ini? Seluruh kekuatan politik yang selama ini menjadi pemegang kepentingan publik seperti eksekutif dan legislatif harus mulai mendengar aspirasi dari rakyat dan bersama rakyat memperjuangkan pembatalan reklamasi Teluk Benoa.

Dalam sejarah pergerakan masyarakat, pergerakan sosial masyarakat di Bali saya kira hampir sekitar mungkin 40 tahun terakhir, mungkin ini paling besar ini.

Dulu pernah ada kasus Bali Nirwana Resort atau kasus AM Saefuddin.

Ini merupakan sebuah prestasi dalam sejarah perlawanan masyarakat Bali.

Karena berbagai gerakan sosial yang ada di masyarakat Bali selama ini hanya berumur pendek satu hingga dua bulan saja, berbeda dengan gerakan tolak reklamasi yang bertahan hingga tiga tahun.

Karena itu, pemerintah pusat harus membaca sinyal-sinyal yang terjadi agar tidak sampai tercipta konflik sosial di level grass root masyarakat Bali.

Presiden Joko Widodo segera mulai bersikap terhadap apa yang menjadi aspirasi masyarakat Bali.
Terlebih Presiden Joko Widodo mendapat hati di masyarakat Bali pada Pilpres 2014 lalu. (sumber)

Sabtu, 27 Februari 2016

Lewat Facebook, Jokowi Pamerkan Jembatan Reyot Dulu dan Kini di Banten

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memamerkan bukti-bukti pembangunan yang dilakukan pada masa kepemimpinannya melalui akun Facebook miliknya.

Pada Jumat (26/2/2016) malam ini, Jokowi menampilkan tiga foto yang merupakan contoh dari 10 buah jembatan yang sudah diperbaiki di Banten. Dari tiga foto itu, diperlihatkan perbandingan sebelum dan sesudah perbaikan.

Jika sebelum diperbaiki, jembatan tampak reyot dengan tambalan kayu di mana-mana sebagai pijakan kaki setiap penyeberang yang melintas.

Setelah dibangun, jembatan itu kini sudah berbahan baja yang tentunya lebih kuat.


Facebook Presiden Joko Widodo
Jembatan di Panca Riwu, Banten sepanjang 90 meter.
Melalui akun Facebook miliknya, Jokowi merinci 10 jembatan yang sudah diperbaiki itu yakni Jembatan Kolelet, Jembatan Ranca Wiru, Jembatan Leuwi Loa, Jembatan Cisimeut, dan Jembatan Cigeulis.

Selain itu, ada juga Jembatan Cidikit, Jembatan Cicariu, Jembatan Bojong Apus, Jembatan Cihambali, dan Jembatan Cidadap.

"Meskipun proyek kecil, tapi jembatan-jembatan tersebut akan sangat berguna bagi anak-anak sekolah dan petani yang membawa hasil panennya ke pasar untuk dijual," tulis Jokowi.

Unggahan foto ini mendapat beragam tanggapan dari masyarakat. Hingga pukul 21.50, setidaknya sudah ada 27.000 likes dan 3.142 shares.

"Kampung saya kebetulan di desa kolelet, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada pemerintah, rakyat disana sudah bertahun2 mengajukan pembuatan jembatan untuk menghubungkan jalan di kolelet ke kec catang, karena di catang ada akses stasiun kereta api. Sebelum ada jembatan orang disana mesti memutar puluhan kilometer melewati bendungan pamarayan untuk mencapai kec.catang jikalau mesti naik getek mesti bayar dan kapasitas angkutnya terbatas.. dengan ada nya jembatan ini masyarakat disana merasakan sekali fungsinya ngk perlu jauh mutar dan kegiatan ekonomi bisa meningkat..sekali atas nama masyarakat kolelet, jambu dan catang kami mengucapkan terima kasih," tulis Hasan Basri.

Presiden Jokowi Akan Kunjungi Danau Toba

Presiden Joko Widodo direncanakan mengunjungi Danau Toba di Kabupaten Samosir, Sumatera Utara, Maret 2016, kata Pangdam I/Bukit Barisan Mayjen TNI Lodewyk Pusung.

Kunjungan Kepala Negara, kata Lodewyk, akan membawa kemajuan jangka panjang bagi pengembangan pariwisata Danau Toba yang sudah terkenal secara internasional.

"Perkembangan objek wisata Danau Toba tersebut tentunya baru akan terlihat beberapa puluh tahun mendatang dan hal ini harus disambut baik bagi warga setempat," ujar Lodewyk di Medan, Jumat (26/2/2016).

Dia menyebutkan, kedatangan Presiden Joko Widodo berserta rombongan ke Sumatera Utara tidak hanya menyaksikan peningkatan pembangunan jalan tol dan rel kereta api, tapi juga keindahan Danau Toba. Selain itu, Presiden juga akan berkunjung ke Medan.

"Mengenai jadwal kunjungan Presiden belum diketahui," kata jenderal bintang dua itu.

Presiden Joko Widodo dijadwalkan akan melakukan kunjungan kerja ke Kota Binjai, untuk melihat dari dekat sejumlah proyek nasional yang sedang dikerjakan di wilayah itu.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Rizal Ramli mengatakan, Danau Toba akan dikembangkan menjadi seperti Monaco di Eropa. Rizal menargetkan, dalam lima tahun ke depan jumlah wisatawan ke Indonesia mencapai 20 juta kunjungan.

Tujuh pemerintah daerah di kawasan Danau Toba, yakni Kabupaten Humbahas, Samosir, Toba Samosir, Tapanuli Utara, Karo, Simalungun, dan Dairi, diharapkan berperan aktif mendukung upaya pemerintah pusat membangkitkan kembali kejayaan pariwisata andalan Sumut itu.

Danau Toba adalah sebuah danau tekto-vulkanik dengan ukuran panjang 100 kilometer dan lebar 30 kilometer. Danau ini terluas di Indonesia dan Asia Tenggara. (Antara)

Jumat, 26 Februari 2016

2 Anak Buah Jokowi Berbalas Kicau

Luapan kekesalan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar kepada maskapai Garuda Indonesia setelah ketinggalan pesawat dan terjebak delay saat kunjungan kerja di Yogyakarta beberapa waktu lalu menjadi perhatian sejumlah pihak.

Marwan menilai proteksi terhadap Garuda sangat besar padahal kinerjanya jelek. Dia juga meminta Menteri BUMN untuk mengganti Direksi Garuda Indonesia.

Salah seorang yang menyesalkan datang dari Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Dia menuliskannya dalam akun di media sosialnya, twitter.
jokowi, relawan jokowi

"Hari gini koq masih ada pejabat yg minta dilayani berlebihan, sudah ngga jamannya. Kalau terlambat ya ditinggal saja #Garudaku," demikian cuitan Pramono Anung di akun ‏@pramonoanung pada 24 Februari 2016 seperti yang dikutip Liputan6.com, Jumat (26/2/2016).

Cuitan pada akun Pramono itu telah di-retweeted 429 kali. Cuitan itu kemudian di-mention ke twitter Marwan oleh salah satu akun twitter.

Cuitan tersebut kemudian dibalas, "Hari gini kok baca berita masih setengah-setengah yo dibaca baik-baik beritanya. Baru komentar senengane ngono kui," isi cuit Marwan pada Rabu 24 Februari.

"Wong saya protesnya karena pelayananya kurang bagus, kok kalian protesnya ke mana-mana, Piye toh," lanjut dia.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon pun menyayangkan sikap Marwan tersebut. Dia menuturkan, tidak seharusnya seorang menteri yang ketinggalan pesawat karena kesalahannya sendiri tetapi justru malah marah-marah.

"Kalau soal itu (ketinggalan pesawat), ya jangan marah-marah dong. Kan salah sendiri. Tidak boleh dibedakan pejabat atau tidak," ungkap Fadli di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Jumat (26/2/2016).

Kesal

Menteri Marwan Jafar melontarkan kekesalannya setelah pesawat yang ia tumpangi mengalami keterlambatan (delay). Apalagi sebelumnya dia sempat ketinggalan pesawat. Marwan kesal karena jadwal kunjungan kerjanya ke Yogyakarta pada Rabu 24 Februari 2016 berantakan.

"Evaluasi Garuda. Proteksi negara terhadap Garuda ini sudah luar biasa besar, namun kok kinerjanya minta ampun jelek," ujar Menteri Marwan di depan para akademisi, pejabat daerah, dan pejabat kementerian/lembaga lain dalam Seminar Peta Desa di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Rabu 24 Februari 2016 dalam keterangan tertulisnya kepada media.

Menteri Marwan menambahkan, proteksi terhadap Garuda yang sangat besar bahkan telah mengakibatkan banyak program unggul lainnya terabaikan. Dia juga meminta Menteri BUMN untuk mengganti Direksi Garuda Indonesia.

"Soal Garuda yang kita kritik itu delay-nya. Tapi sudah saya maafkan," ujar Marwan dalam jumpa pers di Kantor Kemendes PDTT, Kalibata, Jakarta Selatan, Kamis 25 Februari 2016.

Marwan menjelaskan, kritikan tersebut ia sampaikan dalam kapasitas dirinya sebagai pelanggan‎, bukan menteri. Kritikan itu diharapkan menjadi bahan evaluasi, demi kebaikan pelayanan maskapai BUMN itu.

"Intinya ke depan harus ada perbaikan di pihak manajemen. Karena Garuda ini kan sudah milik publik, go public, banyak sahamnya, itu bukan punya negara. Saya sebagai pengguna boleh dong mengkritik," tutur dia.

Pihak Garuda Indonesia pun menyampaikan permohonan maafnya ‎atas gangguan teknis yang menyebabkan keterlambatan jadwal penerbangan itu.

VP Corporate Communication Garuda Indonesia Benny S Butarbutar mengatakan, mengenai kerugian yang disampaikan Marwan, Garuda Indonesia ‎memang pernah merugi secara finansial tahun 2014. Namun pada tahun 2015 berhasil rebound dengan meraih laba bersih US$77,9 juta atau Rp 1 triliun lebih. Bahkan sejak 2007 hingga 2013 mengalami keuntungan signifikan sebagaimana dilaporkan oleh KAP dan disampaikan ke publik.

Selain itu, sejak deregulasi penerbangan sipil komersial di Indonesia, tidak ada proteksi apapun yang diberikan ke maskapai tertentu, apalagi Garuda Indonesia adalah perusahaan BUMN Persero Tbk.

"Satu hal lagi, Garuda Indonesia adalah satu-satunya maskapai di Indonesia yang terdaftar sebagai operator IOSA (IATA Operasional Safety Audit) yang terbukti memenuhi semua persyaratan industri penerbangan sipil global dengan dilakukannya audit badan independen secara berkala," jelas Benny.[sumber]

Kamis, 25 Februari 2016

Johan Budi: Kalau yang tidak suka Presiden Jokowi, apapun yang dilakukannya pasti jelek

Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi, Johan Budi SP, membantah adanya bagi-bagi jabatan terkait pelantikan dewan pakar kelompok relawan Seknas Jokowi, Helmy Fauzi, menjadi Duta Besar RI untuk Mesir, oleh Presiden Joko Widodo.

Menurut Johan, Presiden menunjuk Helmy menjadi dubes karena pertimbangan pengalamannya.

"Presiden angkat seseorang pasti punya latar belakang kemampuan orang itu untuk menempati pos-pos dubes atau komisaris. Kalau memang dulunya relawan, ya kenapa tidak," kata Johan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (25/2/2016).

ohan Budi: Kalau yang tidak suka Presiden Jokowi, apapun yang dilakukannya pasti jelek

Johan menekankan, penunjukan Helmy sebagai dubes bukan karena posisinya sebagai relawan Jokowi.

Ia menilai, persepsi adanya bagi-bagi jabatan sering kali muncul dari pihak yang berseberangan secara politik dengan Jokowi.

"Saya rasa bukan karena relawan. Persepsi muncul begitu dari yang tidak suka dengan Presiden Jokowi, haters," ujarnya.

"Kalau yang tidak suka Presiden, apa yang akan dilakukan (Presiden) pasti jelek. Saya ingin sampaikan bagi yang belum tahu, kalau itu bukan bagi-bagi jabatan," lanjutnya.

Presiden Jokowi melantik 10 duta besar untuk negara sahabat. Salah satunya adalah Helmy Fauzi yang termasuk dalam Dewan Pakar Seknas Jokowi.

Helmy saat ini merupakan kader PDI Perjuangan dan memiliki pengalaman menguasai isu-isu internasional saat menjadi anggota Komisi I DPR RI periode 2009-2014.

Setelah dilantik sebagai dubes, Helmy mengaku akan mundur dari Seknas Jokowi. (kompas.com)

Waduh...Kenapa Ya!!!!Kok Wajah Pak Jokowi Serius Kala Pasang Dasi....Pasti berita Baik Untuk Indonesia

Jokowi kembali mengenakan jas hitamnya. Beberapa menit lagi sang Presiden akan melantik 10 Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (‎LBBP) Republik Indonesia untuk negara-negara sahabat.

Di Istana Negara, Jakarta, Jokowi berdiri menghadap cermin besar. Di antara kerah kemeja putihnya, mantan Wali Kota Solo itu menyematkan dasi merah marun.

Sementara matanya tak lepas dari cermin. Selain dasi, semua sudah siap. Rambut Jokowi pun telah disisir rapi dan klimis.

Semua persiapan itu terekam dalam sebuah foto yang diunggah lewat akun Twitter-nya, @jokowi. "Segera melantik 10 Duta Besar Republik Indonesia untuk negara sahabat di Istana Negara -Jkw," tulis Jokowi, Kamis (25/2/2016).

Berdasarkan agenda yang diterima dari Biro Pers Istana Kepresidenan, pelantikan 10 Duta Besar RI tersebut digelar pada pukul 14.00 WIB dan dihadiri para menteri Kabinet Kerja dan pimpinan lembaga tinggi negara.(sumber)

Rabu, 24 Februari 2016

Ayo Dukung Trus Pak Jokowi!!!!!!Jokowi: Upaya Pemberantasan Narkoba Harus Lebih Gila Lagi....MAntap

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menggelar rapat terbatas membahas pemberantasan Narkoba dan program rehabilitasi. Dalam pengantarnya, Jokowi menginginkan adanya langkah konkret yang dilakukan penegak hukum, khususnya jajaran Kepolisian, TNI, dan BNN dalam memberantas Narkoba.

"‎Saya ingin ada langkah pemberantasan Narkoba yang lebih gencar lagi, yang lebih berani lagi, yang lebih gila lagi, yang lebih komprehensif dan dikakukan secara terpadu," ujar Jokowi di saat memimpin rapat di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, (24/2/2016).

Jokowi mengatakan, Narkoba saat ini telah menjadi musuh utama yang harus dihadapi pemerintah selain persoalan korupsi dan terorisme. Karena itu, Ia meminta agar tidak ada ego sektoral dalam melakukan upaya pemberantasan Narkoba.
‎

"Saya ingin semua kementerian lembaga menghilangkan ego sektoral, semuanya keroyok ramai-ramai, karena ini menurut saya adalah rangking pertama masalah kita. Masalah besar kita. Se‎mua harus sinergi bergerak bersama mulai dari BNN, Polri, TNI, Kemenkumham, Bea Cukai, Kemendikbud, dan Kementerian Sosial, semuanya harus melakukan langkah yang terpadu," ucap dia.

Jokowi mengaku tidak ingin perang Narkoba hanya menjadi slogan semata. Namun harus dibuktikan dengan upaya penegakkan hukum yang tegas, khususnya bagi para bandar-bandar besar.

"B‎ukan hanya nyatakan perang pada Narkoba dan jaringannya, tetapi juga penegakan hukum lebih tegas lagi pada jaringan-jaringan yang terlibat, karena Narkoba ini sudah masuk ke mana-mana," tegas Jokowi.

Selain diikuti Kapolri Jenderal Badrodin Haiti dan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Budi Waseso, rapat tersebut juga dihadiri oleh Jaksa Agung M Prasetyo, Menteri Kesehatan Nila Moeloek dan Menkumham Yasona P Laoly.[sumber]

Lewat Macet Tanpa Bunyikan Sirine Patwal, Jokowi Dipuji Netizens

Salah satu hal yang membuat banyak orang benci dengan pejabat negara adalah mereka mendapat keistimewaan saat macet. Yap, pejabat negara kerap menggunakan fasilitas iring-iringan polisi lalu lintas dengan sirine yang bikin telinga berkobar demi menghindari macet. Tentu kalau sudah begitu, mau tak mau kamu harus menyingkir sejenak mempersilahkan mereka lewat.
Bukan hanya pejabat daerah saja, pejabat pusat apalagi sekelas Presiden Indonesia, tentu mendapat keistimewaan itu. Hanya saja baru-baru ini Presiden Jokowi justru melakukan tindakan berbeda yang membuatnya meraih pujian netizens.

Dianggap berbeda karena bukannya menerobos macet dengan sirene polisi lalu lintas, mobil yang ditumpangi oleh ayah Kaesang Pangarep itu tampak mengikuti aturan dengan berhenti di antara kemacetan. Dari nomor polisi VVIP yang digunakan, tentu semua orang sudah tahu bahwa yang ada dalam mobil itu adalah Jokowi.

Kejadian unik itu rupanya diamati oleh seorang netizens bernama Putri Setyandari. Melalui akun Facebook miliknya, Putri memposting foto mobil Jokowi yang berhenti di belakang sepeda motor polisi lalu lintas. Dalam postingannya itu, Putri menulis, 'RI 1 di tengah kemacetan. Nggak ada sirene nyuruh-nyuruh minggir. Salut'.

Tentu saja apa yang dilakukan pria kelahiran Solo ini menuai decak kagum. Dengan kapasitasnya sebagai Pemimpin Indonesia, Jokowi seharusnya bisa meminta bunyi sirene meraung dan menerobos kemacetan. Beberapa pujian netizens pun akhirnya ditujukan untuk Jokowi seperti, 'Gpp. Sebagai warga negara yang baik, ya harus siap dengan macet', dan 'Paling tidak para pasukan pengawalnya tidak memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan'.

Menanggapi beberapa komentar yang menyebutkan tak ada Jokowi di mobil itu, Putri pun berkomentar, 'Sebetulnya gue nge-upload foto ini karena amazed. Rombongan RI 1 ada apa nggak orangnya di dalem, full formation apa nggak, mereka nggak pakai sirene. Walaupun seharusnya mereka bisa melakukannya'. Tak heran kalau akhirnya postingan pada Rabu (27/1) petang itu sudah dibagi ke lebih dari 2.600 pengguna FB. (sumber)

Penuh Pesan Positif, Tiga Menteri Jokowi Tonton Film 'JINGGA'

Dunia perfilman Indonesia sedang bergairah akhir-akhir ini. Sejumlah film sudah rilis dan bisa dinikmati oleh fans awal tahun 2016. Namun dari sekian banyak film yang beredar, JINGGA adalah yang cukup menyita perhatian.

Film yang dibintangi oleh Ray Sahetapy ini merebut perhatian banyak orang. Tak tanggung-tanggung tiga menteri datang langsung di pemutaran perdana di Epicentrum, Kuningan, Jakarta Selatan pada Kamis(18/2) malam. Mereka adalah Menteri Pemuda dan Olahraga Bpk Imam Nahrawi, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawangsa, dan Menteri Kesehatan Nila Moeloek.

Tentu saja bukan tanpa alasan ketiga menteri kabinet Jokowi ini menyempatkan hadir. Tema kemanusiaan yang disuguhkan di JINGGA membuat mereka dengan senang hati memperlihatkan dukungan. Seperti yang kita tahu, JINGGA menceritakan seseorang yang hidup dengan gangguan pengelihatan.

"Bagaimana film ini mengajak penyandang disabilitas untuk tetap menatap masa depan dengan penuh semangat dan sukses yang ada ketika mereka mau bekerja keras," kata Khofifah Indar Parawangsa saat itu.

Khofifah tampaknya sudah memperhatikan sepak terjang Lola Amaria belakangan ini. Beberapa film karya Lola sudah pernah ia saksikan, dan mendapatkan respon positif darinya.

"Saya rasa karya-karya Lola Amaria memberikan semangat kepada kelompok-kelompok finerable group, kemarin misalnya film soal TKW di Hongkong nah sekarang tentang penyandang disabilitas bagaimana mereka tetap semangat menatap masa depan," tambahnya.

Harapan besar disematkan Khofifah terhadap Film JINGGA. Ia melihat film ini memiliki potensi untuk menyebarkan semangat bagi siapapun yang melihatnya. Secara khusus, Khofifah juga ingin menyiapkan bioskop tertentu agar penyandang tunanetra juga bisa menikmati adegan demi adegan film.

"Iya, saya sudah ketemu Lola jadi di gedung bioskop tertentu akan disiapkan bagi mereka yang kebetulan tunanetra supaya mereka juga bisa melihat adegannya seperti apa lalu mereka juga bisa merasakan ada semangat yang tetap harus mereka bangun," jelasnya.[sumber]

Buat Kontroversi, Ahmad Dhani Ingin Gampar Artis Pendukung Jokowi

Sudah bukan hal baru lagi bila Ahmad Dhani lekat dengan yang namanya sensasi. Pentolan RCM ini selalu mampu membuat banyak orang geleng-geleng kepala karena sikapnya yang kontroversial.

Sikap kontroversial itu kembali ditunjukkan Ahmad Dhani lewat status di akun Twitter miliknya. 

Bagaimana tidak, ayah empat anak itu seakan menyindir Jokowi yang saat ini menjabat sebagai Presiden Indonesia beserta artis-artis pendukungnya.

Lewat statusnya, Dhani ingin menampar artis pendukung Jokowi bila nanti kinerja sang presiden tidak sesuai harapan di akhir jabatannya. Ahmad Dhani sendiri adalah pendukung kubu Prabowo Subianto dalam pemilihan presiden terakhir.

Ahmad Dhani berceloteh tentang Jokowi di Twitter © Twitter.comAhmad Dhani berceloteh tentang Jokowi di Twitter © Twitter.com

"Revolusi Mental adalah utang dan utang. Lucu-lucuan. Nanti kalo 2019 utang tambah banyak. Artis-artis safari pendukung Jokowi gue gamparin satu satu," tulis Ahmad Dhani di Twitter-nya.


Kata-kata Ahmad Dhani ini tentu saja langsung membuat para netizen berkomentar. Ada yang memberikan dukungan namun banyak pula komentar pedas dari para netizen karena sikap suami Mulan Jameela ini.

Ahmad Dhani sendiri saat ini memang lekat dengan dunia politik. Selain sempat menjadi pendukung Prabowo, Ahmad Dhani kini juga berani maju sebagai calon Gubernur DKI Jakarta untuk menantang Ahok.

Senin, 22 Februari 2016

Dhani: "Nanti kalo 2019 utang tambah banyak, artis-artis pendukung Jokowi gue gamparin satu satu"

Musisi kondang Dhani Ahmad Prasetyo atau Dhani Ahmad mengancam akan “menggampari” artis-artis “safari” pendukung Joko Widodo, jika pada 2019 hutang Pemerintahan RI tambah banyak.

“Nanti kalo 2019 utang tambah banyak…Artis-arti safari pendukung Jokowi gw gamparin satu satu…” ancam Dhani di akun Twitter ‏@AHMADDHANIPRAST.

Menurut pemilik Republik Cinta Menejemen (RCM) itu, “Revolusi Mental” adalah upaya untuk menambah hutang. “Revolusi Mental adalah Utang dan Utang….Lucu2an,” kicau ‏@AHMADDHANIPRAST.

Sebelumnya @AHMADDHANIPRAST menulis: “Kalo dulu ada artis SAFARI (pendukung OrdeBaru)…sekarang juga ada artis bahkan Band pendukung Rezim JokowiAhok…ha..ha…buat Lucu lucuan.”

Siapa artis yang dimaksud Dhani? Suami penyanyi Mulan Jameela itu sempat memberikan ucapan terimakasih kepada drumer band Slank, Bimo Setiawan Almachzumi (Bimbim), yang mengomentari pencalonan Dhani menjadi calon gubernur DKI Jakarta.

“Terima kasih Mas BimBim Slank atas komentarnya. Saya hanya mencoba mengangkat derajat,harkat dan martabat seniman Indonesia. #ADP,” tulis @AHMADDHANIPRAST.

Pernyataan Dhani itu menanggapi komentar Bimbim soal kapabilitas Dhani untuk maju menjadi calon gubernur (cagub) DKI Jakarta 2017-2022. Menurut Bimbim, masuknya nama Dhani di dalam bursa bakal calon gubernur DKI Jakarta hanya untuk lucu-lucuan. [SUMBER]

Jokowi dan Pimpinan DPR Sepakat Tunda Revisi UU KPK

Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya bersikap soal revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah bertemu dengan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan perwakilan fraksi di DPR, Senin (22/2/2016).

Jokowi menyatakan, dirinya bersama DPR sepakat untuk menunda pembahasan revisi UU KPK.

"Saya hargai proses dinamika politik yang ada di DPR, khususnya dalam rancangan revisi UU KPK. Mengenai rencana revisi UU KPK tersebut, kami bersepakat bahwa revisi ini sebaiknya tidak dibahas saat ini," ujar Jokowi dalam jumpa pers bersama perwakilan DPR di Istana Negara, Senin siang.

Jokowi menganggap rencana revisi UU KPK perlu mendapat kajian lebih mendalam, termasuk sosialisasi terhadap masyarakat.

Hadir dalam jumpa pers kali ini adalah pimpinan DPR yang terdiri dari Ketua DPR Ade Komarudin dan wakil-wakilnya, yakni Taufik Kurniawan, Agus Hermanto, Fadli Zon, dan Fahri Hamzah.

Sebelumnya, revisi UU KPK masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas) prioritas pada tahun 2016 ini. Sudah ada sejumlah usulan tentang perubahan yang perlu dilakukan dalam revisi ini.
Setidaknya, ada empat poin yang ingin dibahas dalam revisi, yakni pembatasan kewenangan penyadapan, pembentukan dewan pengawas, kewenangan KPK menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3), serta kewenangan rekrutmen penyelidik dan penyidik.

Pembahasan revisi UU KPK ini sudah dilakukan beberapa kali di Badan Legislasi DPR dan rencana awalnya akan disepakati dalam rapat paripurna besok, Selasa (23/2/2016).

Seiring pembahasan di parlemen, suara penolakan terhadap revisi UU KPK itu semakin kuat. Pimpinan KPK, mantan pimpinan KPK, dan aktivis korupsi menyuarakan dengan lantang bahwa draf yang ada melemahkan KPK.

Sementara itu, di DPR, sebelum kesepakatan Presiden Jokowi dan DPR hari ini dibuat, hanya tiga partai politik yang menolak revisi UU KPK. Ketiga partai itu adalah Gerindra, Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Sementara itu, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Golkar, Fraksi PAN, Fraksi PKB, dan Fraksi Hanura tetap menginginkan adanya revisi terhadap UU KPK.(sumber)

Bicara Penegakan Hukum, Ibas Banggakan Bapaknya, Prihatin di Era Jokowi

Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas membanding-bandingkan penegakan hukum dalam pemerintahan Joko Widodo dengan masa pemerintahan ayahnya, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Menurut Ibas, penegakan hukum pada era saat ini menjadi keprihatinan.
Hal itu terlihat dari upaya merevisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Belum tepat merevisi UU KPK jika draf yang diusulkan masih sama. Setelah kami baca, kecenderungannya melemahkan KPK," ujar Ibas di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (22/2/2016).

Demokrat ingin KPK tetap berjalan sesuai dengan payung hukum yang sudah ada, seperti dalam dua periode pemerintahan SBY pada 2004-2014.

"Selama 10 tahun kepemimpinan Pak SBY dan Demokrat, penegakan hukum diberikan porsi yang baik dan besar," ujar Ibas.

Ibas menegaskan, Partai Demokrat tidak akan mengubah sikap terkait revisi UU KPK. Demokrat akan tetap menolak UU KPK direvisi.

SBY sebelumnya mengumpulkan para netizen terpilih untuk mendengarkan pandangan soal revisi UU KPK.

Dalam acara itu, Jokowi disindir karena sikapnya dinilai tidak tegas soal rencana revisi UU KPK.

Parpol pendukung pemerintah juga kena kritikan karena kompak mendukung agar UU KPK direvisi.

Pagi tadi, Jokowi bertemu tiga pimpinan KPK untuk membahas hal itu. Siangnya, Jokowi bertemu lima pimpinan DPR dan sejumlah anggota DPR untuk membahas hal yang sama.

DPR akan mengambil keputusan dilanjutkan atau tidaknya revisi UU KPK pada sidang paripurna DPR RI, Selasa (23/2/2016).

Menjelang pengambilan keputusan itu, penolakan atas revisi UU KPK dari berbagai pihak semakin kencang.

Ada empat poin yang menjadi fokus revisi UU tersebut, yaitu keberadaan dewan pengawas, penyidik independen, kewenangan menerbitkan SP3, dan diaturnya kewenangan menyadap.

Menteri Susi curhat ke Jokowi minta PNS KKP naik gaji 2 kali lipat

Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, bakal mengusulkan pemberian tunjangan kinerja kepada pegawai Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebesar dua kali lipat dari gaji yang diterima saat ini. Usulan itu akan diajukan dalam rapat kabinet bersama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Wacana ini berkaitan dengan kinerja pegawai KKP yang dinilai semakin baik dilihat dari peningkatan produksi tangkapan ikan mencapai 8,5 juta ton pada 2015 atau setara dengan USD 8,5 miliar. Konsumsi BBM pun berhasil ditekan hingga rasio 37 persen dari total konsumsi BBM nasional.

"Insyaallah tahun ini menuju kesejahteraan karyawan KKP untuk mendapatkan tukin (tunjangan kinerja) paling tidak dua kali dari gajinya sekarang," kata Menteri Susi di Gedung Mina Bahari IV, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Senin (22/2).

Prestasi tersebut, lanjutnya, merupakan hasil dari komitmen pemerintah memberantas praktik pencurian ikan atau ilegal, unreported, unregulated fishing (IUUF) melalui pembentukan Satgas 115. Dia pun berjanji akan memperjuangkan peningkatan tunjangan kinerja bagi semua pihak yang berkontribusi dalam pemberantasan praktik pencurian ikan, termasuk TNI AL.

"Saya akan memperjuangkan Angkatan Laut mendapatkan hal yang sama. Saya akan usaha supaya semaksimum mungkin didengar di kabinet," ujar Susi.

Menteri Susi mengatakan wacana peningkatan tukin ini merupakan langkah yang perlu dilakukan untuk meningkatkan profesionalisme aparat dalam memberantas pencurian ikan.

"Saya merasakan remunerasi begitu rendahnya menyebabkan hal-hal yang tidak patut dilakukan pegawai negeri harus dilakukan demi mencukupi kebutuhannya," tutup Menteri Susi.(sumber)

Jokowi: Sudahlah, Enggak Usah Pakai Kaji-mengkaji... Hapus!

Presiden Joko Widodo menyoroti banyaknya peraturan daerah yang menghambat pembangunan. Ia menyebutkan, ada sekitar 42.000 peraturan yang dinilai menjadi hambatan.

"Ada 42.000 regulasi yang menghambat," ujar Jokowi di Istana Negara, Senin (22/2/2016) siang.

Kementerian Dalam Negeri sudah mendapatkan laporan, ada 3.000 peraturan daerah yang dianggap menghambat pembangunan.

Jokowi meminta Kemendagri tidak terlalu lama melakukan kajian untuk menghapus regulasi itu.

"Sudahlah, enggak usah pakai kaji-mengkaji. Hapus. Mau berapa puluh tahun lagi kita selesai?" ujar Jokowi.

"Tiap kali kaji, mengkaji. Kalau mengaji, baik," lanjut dia.

Jokowi mengingatkan para kepala daerah bahwa Indonesia sudah memasuki era kompetisi dengan masyarakat ASEAN.

Oleh sebab itu, para kepala daerah harus menggenjot ekonomi di daerahnya dengan cara melepas sumbatan kesejahteraan masyarakat.

"Pembenahan-pembenahan seperti ini sudah ditunggu oleh rakyat," ujar Jokowi.

Pernyataan Jokowi itu disampaikan dalam acara peresmian pembukaan konsolidasi perencanaan dan pelaksanaan penanaman modal nasional 2016 dan peluncuran kemudahan investasi langsung konstruksi di kawasan industri serta peningkatan layanan izin investasi untuk bidang infrastruktur.

Acara itu dihadiri sejumlah menteri, Kapolri, Jaksa Agung, dan beberapa kepala daerah setingkat gubernur.(sumber)

Jokowi Bantu Terangi Sebuah Dusun di Dekat Kandang Sapi Prabowo

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan bantuan berupa puluhan lampu untuk masyarakat yang hidup di Dusun Cisadon, kawasan Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Bantuan tersebut diberikan oleh tim dari staf sekretaris presiden.

Salah seorang staf Sekretaris Presiden, I Made Gunawan, mengatakan, awalnya, tim bantuan menempuh jalan dengan kendaraan roda empat sampai kawasan Hambalang. Lokasi terakhir itu dekat dengan kandang sapi milik Prabowo Subianto.

"Kemudian, kami jalan kaki ke dusun yang dituju selama sekitar tiga jam. Kondisinya, di desa itu sama sekali tidak dialiri listrik," ujar Made di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (22/2/2016).

Di dusun itu, tim menyalurkan bantuan berupa 22 paket. Satu paket berisi lima lampu beserta satu aki. Tim juga menyerahkan satu generator beserta satu instalasi pengisi daya aki untuk mendukung kekuatan lampu-lampu itu.

"Generator digunakan untuk menghidupkan charger aki. Nah, charger aki itu digunakan untuk mengisi daya aki untuk lampu-lampu itu. Untuk sekali charge, aki itu bisa tahan sampai tiga pekan," ujar Made.

Menurut penuturan warga kepada tim, dusun itu tidak pernah dialiri listrik. Oleh sebab itu, bantuan lampu-lampu itu sangat berarti untuk menerangi kampung mereka.

Sebelumnya, tim juga memberikan bantuan paket lampu yang sama kepada 53 kepala keluarga di Desa Suka Mulya, Kecamatan Suka Makmur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Desa ini baru terbentuk empat tahun dan belum pernah dialiri listrik.

Minggu, 21 Februari 2016

Jokowi Berkunjung Ke Markas Facebook, Untungnya Bagi Negara Apa?

Manfaat kunjungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke markas Facebook dipertanyakan ‎Wakil Ketua DPR Fadli Zon. Diketahui di sana Presiden Jokowi bertemu dengan bos Facebook Mark Zuckerberg.
"Kunjungan itu output dan keuntungan buat kita apa? Jangan sampai hanya jadi iklan saja bagi koorporasi itu (Facebook)," kata Fadli Zon di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (19/2/2016).

‎Menurut Fadli, jika ada keuntungannya bagi Indonesia tak menjadi masalah bahkan dinilainya bagus dan harus diapresiasi.

‎"Tapi kalau hanya sekadar berkunjung yang untung mereka buat apa," ucap Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini.

Lebih lanjut dia mengatakan, Facebook merupakan koorporasi komersil yang hanya melihat keuntungan dari para penggunanya.

"Dan sekali lagi saya tanya di mana titik keuntungannya? Kalau misalnya negara seperti Tiongkok (China) sudah tidak menggunakan produk semisal Facebook, Twitter, itu karena mereka sudah membuat program sendiri, yang sejenis dan keuntungannya mereka sendiri yang merasakan," pungkasnya. [sumber]

Pekan Depan, Jokowi Bakal Bersikap Soal Revisi UU KPK

Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan segera mengambil sikap terkait revisi Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Pekan depan ini akan ada keputusan," kata Juru Bicara Presiden Johan Budi Sapto Pribowo, saat dihubungi, Minggu, 21 Februari 2016.

Seperti apa sikap Presiden Jokowi, Johan belum mau mengungkapkannya.

Akhir-akhir ini desakan agar Presiden Jokowi menolak revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK terus menguat.

Berbagai organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) sudah menyatakan menolak.

Revisi UU KPK ini awalnya merupakan inisiatif pemerintah. Namun DPR mengambil alih sehingga menjadi inisiatif dewan dan menjadi program legislasi nasional prioritas pada 2015.

Ada empat poin yang menjadi kesepakatan revisi, yakni penyadapan, Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), penyidik independen, dan pembentukan Dewan Pengawas.

Namun belakangan, Presiden melalui juru bicaranya menyebutkan revisi itu melemahkan KPK. Sebab, poin-poin dalam draft seperti penyadapan dan penyitaan harus izin Dewan Pengawas dinilai sebagai bentuk pelemahan.

Sementara di DPR, Fraksi Gerindra, PKS dan Demokrat, sudah menyatakan menolak revisi ini.(sumber)

Gara-gara Revisi UU KPK, Jokowi Panggil Pimpinan DPR

Presiden Joko Widodo, berencana mengadakan rapat konsultasi dengan pimpinan DPR, Senin, 22 Februari 2016 siang.

Rapat itu, menyangkut polemik revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Benar, ada rencana pertemuan Presiden dan pimpinan DPR," ujar Jubir Presiden, Johan Budi Sapto Pribowo, saat dihubungi, Senin, 22 Februari 2016.

Apakah Presiden Jokowi langsung bersikap, mengingat banyak desakan publik agar menolak revisi, Johan mengatakan Presiden masih meminta penjelasan DPR. Dijadwalkan juga, pimpinan Badan Legislasi juga akan hadir.

Dalam aturan perundang-undangan, disebutkan bahwa penyusunan undang-undang dibahas bersama DPR dan Presiden. Salah satu pihak menolak, maka revisi UU itu tidak akan berjalan.

Dari jadwal pihak Istana Kepresidenan, jadwal rapat konsultasi Presiden dengan DPR dilakukan pada pukul 13.30 WIB.(sumber)

Sabtu, 20 Februari 2016

Jokowi Disindir dalam Acara "Kopi Darat" SBY dengan "Netizen"

Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menggelar "kopi darat" dengan netizenuntuk membahas revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi di Rafless Hills, Cibubur, Sabtu (20/2/2016).

Sejumlah netizen yang hadir menyindir sikap Presiden Joko Widodo terkait revisi UU KPK ini.

Salah satu netizen yang hadir, Hari, menilai, Jokowi tak tegas mengenai revisi UU KPK ini, apakah menolak atau menyetujuinya.

Dia meminta Jokowi segera menentukan sikap sehingga tak ada polemik berkepanjangan. (Baca: Kami Dukung KPK sampai Kapan Pun...)

"Pernyataan Presiden mendukung revisi UU KPK asal menguatkan itu pernyataan yang bersayap," kata Hari.

Netizen lain, Fadli, mengaku senang bisa berdiskusi langsung dengan SBY. Dia bahkan mengaku lebih memilih berdiskusi dengan SBY ketimbang Jokowi.

Sebab, SBY memiliki sikap tegas untuk menolak revisi ini, sementara Jokowi sampai saat ini tak jelas sikapnya. (Baca: Jokowi Cermati Gelombang Penolakan Revisi UU KPK)

"Jadi, maaf kalau saya curhatnya ke akun Bapak, bukan ke Jokowi," kata dia yang disambut tepuk tangan netizen lain serta kader Demokrat.

Sementara itu, Andri Hermawan, curiga nantinya Presiden Jokowi akan menolak revisi UU KPK setelah RUU tersebut ditetapkan menjadi inisiatif DPR.

Masyarakat pun, kata dia, akan mengapresiasi sikap Jokowi yang menolak revisi tersebut. Padahal, sejak awal, DPR dan pemerintah sudah sepakat untuk merevisi UU KPK dengan empat poin pembahasan.

"Apakah akan muncul pahlawan baru, apakah pemerintah kembali jadi pahlawan sudah menjurus ke sana," ucapnya. (Baca: Fadli Zon: Seolah DPR "Ngotot" Revisi UU KPK, Terus Presiden Jadi Pahlawan)

Acara "kopdar" ini digelar setelah sebelumnya SBY meminta pendapat netizen mengenai revisi U KPK melalui akun Twitter dan Facebook-nya.

Hadir 26 netizen terpilih dari Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Purwokerto, Lumajang, dan Surabaya. (Baca: Luhut: Pimpinan KPK Tidak Bisa Menolak Revisi UU)

Setiap netizen diberi kesempatan satu per satu untuk menyampaikan pendapatnya. Hampir semua netizen yang hadir menolak revisi UU KPK karena dianggap melemahkan.

Mereka yang setuju dengan revisi UU KPK juga meminta agar draf yang ada saat ini diubah.

Fraksi Demokrat sebelumnya menjadi salah satu fraksi yang menyetujui revisi UU KPK dalam rapat Badan Legislasi dengan agenda penyampaian pandangan mini fraksi, Rabu (10/2/2016).

Saat itu, hanya Fraksi Gerindra yang menolak revisi UU KPK karena dianggap dapat melemahkan lembaga antirasuah tersebut.

Namun, setelah itu, SBY menginstruksikan Demokrat untuk menolak revisi tersebut. (Baca: SBY Tiba-tiba Instruksikan F-Demokrat Tolak Revisi UU KPK)

Sidang paripurna penetapan revisi UU KPK menjadi inisiatif DPR rencananya akan digelar pada Selasa (23/2/2016). (Baca: PDI-P Kritik Sikap SBY yang "Balik Badan" soal Revisi UU KPK)

Setidaknya, ada empat poin yang ingin dibahas dalam revisi, yakni pembatasan kewenangan penyadapan, pembentukan dewan pengawas, kewenangan KPK menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP 3), serta kewenangan rekrutmen penyelidik dan penyidik.(sumber)

Presiden Jokowi dijadwalkan tinjau pembangunan LRT Palembang

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dijadawalkan meninjau perkambangan pembangunan kereta api ringan atau Light Rail Transit (LRT) di Palembang dalam waktu dekat ini, kata Gubernur Sumatera Selatan, Alex Noerdin, di Palembang, Sabtu.

Menurut dia, peninjauan tersebut untuk mengetahui hambatan yang ada dalam proses pembangunan LRT yang diharapkan selesai sebelum pelaksanaan Asian Games 2018.

"Jadi, pemantauan perkembangan pembagunan itu penting supaya selesai sesuai rencana," katanya.

Ia mengemukakan, saat ini sedang dikerjakan pembangunan jalur LRT, termasuk akan mengerjakan terminal pemberhentian sementara yang ada beberapa di antaranya mengalami pergeseran lokasi dari perencanaan awal, agar lebih memudahkan akses bagi calon penumpang.

Namun, ia menyatakan, pergeseran lokasi tersebut tidak akan berpengaruh terhadap waktu pengerjaannya.

"Begitu juga biaya, tidak ada masalah karena hanya pindah tempat saja," demikian Alex Noerdin.(sumber)

Inilah 66 Janji Manis Jokowi Ketika Kampanye Pilpres Yang Lagi Proses Pembangunan :)

Inilah 66 Janji Manis Jokowi Saat Kampanye Pilres, Ayo Catat dan Tagih
JAKARTA – Seperti kita ketahui bersama, Jokowi – JK telah memenangkan Pemilu Pemilihan Presiden Indonesia yang ke tujuh. Dalam kampanye yang dihelat bulan Juli lalu setidaknya ada 66 janji yang terucap dalam kampanye pilpres, apa saja?

1. Janji Jokowi-JK Besarkan Pertamina Kalahkan Petronas dalam 5 Tahun
http://finance.detik.com/read/2014/07/
04/081943/2627515/1034/janji-jokowi-jk-
besarkan-pertamina-kalahkan-petronas

2. Jokowi Janjikan Bangun 50 Ribu Puskesmas
http://www.tribunnews.com/pemilu-2014/
2014/05/09/jokowi-janjikan-bangun-50-ribu-
puskesmas

3. Swasembada Pangan
http://www.merdeka.com/…/5-janji-jokowi-perbaiki-ekonomi-in…

4. Membuat Bank Tani untuk Mengurangi Impor Pangan
http://www.merdeka.com/…/5-janji-jokowi-perbaiki-ekonomi-in…

5. Jokowi Janji akan Tetap Blusukan bila Jadi Presiden
http://news.detik.com/read/2014/08/03/
143519/2651923/10/jokowi-janji-akan-tetap-blusukan-bila-jadi-presiden?9911012

6. Jokowi Janji Benahi Kawasan Masjid Agung Banten
https://id-id.facebook.com/…/fesbuk-banten-news/jika-terpil… –
jokowi-janji-benahi-kawasan-masjid-agung-banten/10151943340196717

7. Jokowi Janji Cetak 10 Juta Lapangan Kerja Jika Jadi Presiden
http://bisnis.liputan6.com/read/2072282/
jokowi-janji-cetak-10-juta-lapangan-kerja-jik
a-jadi-presiden

8. Jokowi Janji Buka 3 Juta Lahan Pertanian
http://berita.plasa.msn.com/nasional/jpnn/
muliakan-petani-jokowi-janji-buka-3-juta-lahan-pertanian-1

9. Jokowi Janji Batasi Bank Asing
http://www.merdeka.com/…/janji-manis-prabowo-jokowi-saat-de…
nomi/jokowi-janji-batasi-bank-asing.html

10. Berjanji Membangun Tol Laut dari Aceh hingga Papua
http://pemilu.sindonews.com/read/
870645/113/jokowi-jk-janji-upayakan-jalan-
tol-laut-aceh-papua

11. Jokowi Janji Beri Berapapun Anggaran Pendidikan
http://www.merdeka.com/…/janji-manis-prabowo-jokowi-saat-de…
nomi/jokowi-janji-beri-berapapun-anggaran-pendidikan.html

12. Berjanji untuk Mengurangi Impor Pestisida dan Bibit Pertanian
http://www.merdeka.com/…/5-janji-j…/kurangi-impor-pupuk.html

13. Jokowi Janji Hapus Ujian Nasional
http://pemilu.metrotvnews.com/read/
2014/06/10/251278/jokowi-janji-hapus-ujian-nasional

14. Membangun E-government, E-budgeting, E-procurement, E-catalog, E-audit Kurang dari 2 Minggu
http://news.detik.com/pemilu2014/read/
2014/07/23/121327/2645746/1562/3/
revolusi-mental-dan-8-janji-jokowi-jk

15. Terbitkan Perpres Pemberantasan Korupsi
http://news.detik.com/pemilu2014/read/
2014/07/23/121327/2645746/1562/4/
revolusi-mental-dan-8-janji-jokowi-jk

16. Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen
http://news.detik.com/pemilu2014/read/
2014/07/23/121327/2645746/1562/5/
revolusi-mental-dan-8-janji-jokowi-jk

17. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur seperti, Pelabuhan, Bandara, di wilayah Indonesia Bagian Timur
http://news.detik.com/pemilu2014/read/
2014/07/23/121327/2645746/1562/5/
revolusi-mental-dan-8-janji-jokowi-jk

18. Dana Rp 1,4 Miliar per Desa Setiap Tahun
http://news.detik.com/pemilu2014/read/
2014/07/23/121327/2645746/1562/6/
revolusi-mental-dan-8-janji-jokowi-jk

19. Kepemilikan Tanah Pertanian untuk 4,5 juta Kepala Keluarga dan Perbaikan Irigasi di 3 juta Hektar Sawah
http://news.detik.com/pemilu2014/read/
2014/07/23/121327/2645746/1562/6/
revolusi-mental-dan-8-janji-jokowi-jk

20. Membangun 100 Sentra Perikanan yang dilengkapi Lemari Berpendingin
http://news.detik.com/pemilu2014/read/
2014/07/23/121327/2645746/1562/7/
revolusi-mental-dan-8-janji-jokowi-jk

21. Membentuk Bank Khusus Nelayan
http://news.detik.com/pemilu2014/read/
2014/07/23/121327/2645746/1562/7/
revolusi-mental-dan-8-janji-jokowi-jk

22. Menggunakan Pesawat Tanpa Awak untuk meng-Cover wilayah lndonesia
http://news.detik.com/pemilu2014/read/
2014/07/23/121327/2645746/1562/8/
revolusi-mental-dan-8-janji-jokowi-jk

23. Meningkatkan Pemberian Beasiswa
http://news.detik.com/pemilu2014/read/
2014/07/23/121327/2645746/1562/9/
revolusi-mental-dan-8-janji-jokowi-jk

24. Mengalihkan Penggunaan BBM ke Gas dalam waktu 3 Tahun
http://news.detik.com/pemilu2014/read/
2014/07/23/121327/2645746/1562/10/
revolusi-mental-dan-8-janji-jokowi-jk

25. Jokowi Janji ‘Sulap’ KJS-KJP Jadi Indonesia Sehat dan Indonesia Pintar
http://news.detik.com/pemilu2014/read/
2014/05/24/103257/2591407/1562/jokowi-janji-sulap-kjs-kjp-jadi-indonesia-sehat-dan-indonesia-pintar

26. Tidak bagi-bagi Kursi Menteri ke Partai Pendukungnya
http://m.merdeka.com/…/buka-koalisi-tapi-jokowi-tak-janji-b…

27. Jokowi Janji Tak Berada di bawah Bayang Megawati
http://www.solopos.com/…/hasil-pilpres-2014-jokowi-janji-ta… –
bawah-bayang-megawati-521083

28. Membenahi Jakarta (macet, banjir, dll)
http://megapolitan.kompas.com/read/
2014/05/08/2152423/.Jokowi.Akan.Mem
benahi.Jakarta.dengan.Cara.Lain .

29. Mendukung kemerdekaan dan mendirikan KBRI di Palestina
http://www.beritasatu.com/…/192571-jk-indonesia-siap-buka-k…
a.html

30. Tanggal 1 Muharram sebagai Hari Santri Nasional
http://beta.antaranews.com/berita/441336/
jokowi-janji-tetapkan-hari-santri-nasional-pa
da-1-muharam

31. Mudah ditemui oleh warga Papua
http://jkw4p.com/bila-jadi-presiden-jokowi-janji-warga-papu…
muinya/

32. Menurunkan harga sembako, meningkatkan kualitas dan kuantitas program raskin
http://www.indopos.co.id/2014/06/
kampanye-di-purwakarta-jokowi-janji-urus-outsourcing.html

33. Memperhatikan permasalahan outsourcing
http://www.indopos.co.id/2014/06/
kampanye-di-purwakarta-jokowi-janji-urus-outsourcing.html

34. Menghapus subsidi BBM
http://finance.detik.com/read/2014/05/
31/101625/2596038/1034/jokowi-mau-hapus-subsidi-bbm-prabowo-kurangi-s
ubsidi-orang-kaya

35. Meningkatkan profesionalisme, menaikkan gaji dan kesejahteraan PNS, TNI dan Polri
http://surabaya.bisnis.com/read/
20140703/94/72739/inilah-9-janji-utama-jokowi-jk-jika-menang-pilpres-2014

36. Meningkatkan anggaran penanggulangan kemiskinan termasuk memberi subsidi Rp1 juta per bulan untuk keluarga pra sejahtera sepanjang pertumbuhan ekonomi di atas 7%
http://surabaya.bisnis.com/read/
20140703/94/72739/inilah-9-janji-utama-jokowi-jk-jika-menang-pilpres-2014



37. Perbaikan 5.000 pasar tradisional dan membangun pusat pelelangan, penyimpanan dan pengolahan ikan
http://surabaya.bisnis.com/read/
20140703/94/72739/inilah-9-janji-utama-jokowi-jk-jika-menang-pilpres-2014

38. Membantu meningkatkan mutu pendidikan pesantren guna meningkatkan kualitas pendidikan nasional dan Meningkatkan kesejahteraan guru-guru pesantren sebagai bagian komponen pendidik bangsa
http://surabaya.bisnis.com/read/
20140703/94/72739/inilah-9-janji-utama-jokowi-jk-jika-menang-pilpres-2014

39. Akan berbicara terkait kasus BLBI
http://www.jpnn.com/read/2014/07/17/
246771/Jokowi-Janji-Bicara-Kasus-BLBI-
jika-Jadi-Presiden –

40. Memperkuat KPK (meningkatkan anggarannya 10x lipat, menambah jumlah penyidik, regulasi)
http://indonesia-baru.liputan6.com/
read/2069113/jokowi-janji-tingkatkan-anggaran-kpk-10-kali-lipat

41. Menghentikan impor daging
http://pemilu.metrotvnews.com/read/
2014/07/06/261741/jokowi-jk-janji-
hentikan-impor-daging-dalam-5-6-tahun

42. Menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan di sektor pertanian, perikanan, dan manufaktur
http://fokus.news.viva.co.id/news/read/
512458-debat-capres-kedua –janji-siapa-pa
ling-realistis-

43. Pembangunan infrastruktur seperti jalan, listrik, irigasi, dan pelabuhan
http://fokus.news.viva.co.id/news/read/
512458-debat-capres-kedua –janji-siapa-pa
ling-realistis-

44. Meningkatkan 3 kali lipat anggaran pertahanan
http://nasional.kompas.com/read/2014/
06/22/2225457/Jokowi.Janji.Tin
gkatkan.3.Kali.Lipat.Anggaran.Pertahanan

45. Meningkatkan kualitas pendidikan melalui pembenahan tenaga pengajar yang punya kemampuan merata diseluruh Nusantara
http://www.merdeka.com/…/5-janji-jusuf-kalla-di-pengembanga…
tek.html


46. Jokowi Pilih Mendikbud dari PGRI Jika Jadi Presiden
http://news.detik.com/pemilu2014/read/
2014/06/01/231136/2596646/1562/jokowi-pilih-mendikbud-dari-pgri-jika-jadi-presiden

47. Memberikan gaji besar bagi para ahli asal Indonesia
http://www.merdeka.com/…/5-janji-jusuf-kalla-di-pengembanga…
tek/berikan-gaji-besar-bagi-para-ahli-asal-indonesia.html

48. Menaikkan gaji guru
http://www.merdeka.com/…/5-janji-jusuf-kalla-di-pengembanga…
tek/jk-janji-kerja-cepat-naikkan-gaji-guru.html

49. Sekolah gratis
http://www.merdeka.com/…/5-janji-jusuf-kalla-di-pengembanga…
tek/sekolah-gratis.html

50. Menangani kabut asap di Riau
http://m.koran-sindo.com/node/393930

51. Membeli kembali Indosat
http://www.solopos.com/…/debat-capres-2014-jokowi-janji-bel…
dosat-514768

52. Membangun industri maritim
http://pemilu.tempo.co/read/news/2014/
07/22/269595079/Jokowi-Pilih-Pidato-di-Kapal-untuk-Bangun-Maritim

53. Menyederhanakan regulasi perikanan
http://dprd-tegalkota.go.id/index.php?option
=com_content&task=view&id=3066
&Itemid=18

54. Mempermudah nelayan mendapatkan Solar sebagai bahan bakar kapal dengan mendirikan SPBU khusus
http://dprd-tegalkota.go.id/index.php?option
=com_content&task=view&id=3066
&Itemid=18

55. Membuktikan janji-janji dalam visi-misi
http://www.koran-sindo.com/node/402621

56. Menyejahterakan kehidupan petani
http://pemilu.tempo.co/read/news/2014/
07/03/269590217/Di-Bandung-Jokowi-Janji-Sejahterakan-Petani

57. Mengelola persediaan pupuk dan menjaga harga tetap murah
http://pemilu.tempo.co/read/news/2014/
07/03/269590217/Di-Bandung-Jokowi-Janji-Sejahterakan-Petani

58. Membangun banyak bendungan dan irigasi
http://pemilu.tempo.co/read/news/2014/
07/03/269590217/Di-Bandung-Jokowi-Janji-Sejahterakan-Petani

59. Menyusun kabinet yang ramping dan diisi oleh profesional
http://finance.detik.com/read/2014/07/
23/064514/2645350/4/jokowi-harus-ingat-janji-susun-kabinet-ramping-dan-profesional

60. Menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran HAM di masa lalu
http://www.tribunnews.com/pemilu-2014/
2014/07/23/amnesty-international-jokowi-mesti-wujudkan-janji-janji-ham

61. Menjadikan perangkat desa jadi PNS secara bertahap
http://www.solopos.com/2014/07/03/
pilpres-2014-9-program-nyata-jokowi-janji-naikkan-kesejahteraan-pns-516971

62. Meningkatkan Industri Kreatif sebagai salah satu Kunci Kesejahteraan Masyarakat
http://compusiciannews.com/detail?idnews=1220#.U94B91V_vfI

63. Cuma satu dua jam saja di kantor, selebihnya bertemu rakyat
http://politik.news.viva.co.id/news/read/
513505-bila-jadi-presiden –joko-cuma-ingi
n-1-2-jam-di-kantor

64. Jika Menang, Jokowi Janjikan Internet Cepat
http://invalid.invalid/nasional/read/
20140627/98/222330/pilpres-2014-jika-menang-jokowi-janjikan-internet-cepat

65. Menyelesaikan masalah korban lumpur Lapindo
http://www.tempo.co/read/news/2014/
05/30/078581138/Jokowi-Kontrak-Politik-dengan-Korban-PT-Lapindo

66. Mengusut kasus penculikan aktivis pada 1998
http://pemilu.tempo.co/read/news/2014/
07/05/269590563/Jokowi-Akan-Usut-Kasus-Penculikan-Aktivivis-1998
Belum lagi jika ditambah janji kampanye Jokowi saat pilgub DKI Jakarta 2 tahun lalu. Dalam 2 tahun tercatat Jokowi sudah mengobral 85 janji kepada rakyat selama kampanye. Ada 19 janji Jokowi yang gagal direalisasikan saat kampanye pemilihan gubernur DKI Jakarta dahulu seperti yang dimuat oleh situs resmi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tertanggal 24 September 2012. Di mana, situs ini memuat hasil catatan dari Harian Terbit selama Jokowi berkampanye. Berikut salah dua diantaranya:
– Tidak memakai Voorijder untuk merasakan juga kemacetan
– Akan memimpin Jakarta selama lima tahun. Tidak menjadi kutu loncat dengan mengikuti Pemilu 2014 (Jumpa pers di rumah Megawati Soekarnoputri, 20 September 2012)

9 Janji Jokowi sewaktu Pilgub DKI:
http://www.republika.co.id/berita/pemilu/
berita-pemilu/14/03/15/n2h8sz-ingat-ini
lah-19-janji-jokowi-saat-pilgub-dki-2012

Mari kita lihat apakah Jokowi-Jk mampu merealisasikan semua janji manisnya atau hanya pepesan kosong belaka untuk pencitraan politik seperti yang ramai diprediksi. Bagi logika para pendukungnya, “Semakin banyak berjanji maka akan semakin mudah janji-janji itu untuk dipenuhi.”
“Empat (prilaku) kalau seseorang ada padanya, maka dia termasuk benar-benar orang munafik. Kalau berbicara berdusta, jika berjanji tidak menepati, jika bersumpah khianat, jika bertikai, melampaui batas. Barangsiapa yang terdapat salah satu dari sifat tersebut, maka dia memiliki sifat kemunafikan sampai dia meninggalkannya.” (HR. Bukhari, 3178 dan Muslim, 58)

“Barangsiapa yang tidak menepati janji seorang muslim, maka dia mendapat laknat Allah, malaikat, dan seluruh manusia. Tidak diterima darinya taubat dan tebusan.” (HR. Bukhari, 1870 dan Muslim, 1370)

Lalu bagaimana bila terindikasi Presiden melanggar hukum dan ingkar janji ?
Bagaimana bila presiden melawan hukum dan ingkar janji (eramuslim)

Jumat, 19 Februari 2016

Mau Buat Berita Hangat !!!!Jadi Keluar Berita Iring-iringan Pengantar Jenazah Michael Jackson, Diklaim Sebagai Iringan Mengawal Jokowi di AS

Selalu saja para pemuja Jokowi bikin heboh netizen dengan klaim dan halusinasi mereka.

Setelah jalan di Australia diklaim sebagai jalan di Papua hasil kerja Presiden Jokowi...


Kini, Foto iring-iringan Pengantar Jenazah Michael Jackson pada 7 Juli 2009 di Los Angeles, AS, DIKLAIM sebagai foto iring-iringin Pengantar Presiden Jokowi saat berkunjung di AS, 15-19 Februari 2016.


Judul beritanya juga bikin ngakak :D

"Jokowi jadi Tamu Kehormatan, 50 Polisi rela Hujan-hujanan, Obama pun kalah!"

#TepokJidat

(sumber)

Ini Oleh-oleh Jokowi dari Silicon Valley

Presiden Joko Widodo sudah tiba di Indonesia selepas melakukan kunjungan kerja ke Amerika Serikat. Banyak oleh-oleh yang dibawanya setelah melakukan lawatan dari Silicon Valley.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara mengatakan ada sejumlah kesepakatan penting yang terjalin saat Presiden Jokowi bertemu bos perusahaan teknologi terkemuka dunia.

Salah satunya, dikatakan Rudiantara saat dihubungi detikINET, Jumat (19/2/2016), kesepakatan untuk meningkatkan konektivitas bersama Facebook, sehingga penetrasi internet di Indonesia semakin meluas.

"Kominfo merespon lewat proyek Palapa Ring yang akan menghubungkan semua ibu kota Kabupaten/Kotamadya seluruh Indonesia dengan infrastruktur broadband yang direncanakan beroperasi mulai 2019. Mereka sendiri mendukung penggunaan Facebook bagi UMKM untuk mendukung ekonomi digital Indonesia," ujar pria yang kerap di sapa Chief RA ini.

Saat bertemu dengan petinggi Google, raksasa internet tersebut menyatakan dukungannya mewujudkan visi Indonesia menjadi pemimpin ekonomi digital di Asia Tenggara. Di depan Presiden Jokowi, CEO Google Sundar Pichai menyampaikan komitmen pihaknya untuk mengembangkan 100 ribu developer aplikasi di Indonesia.

Presiden Jokowi juga menjumpai akselerator inkubator seperti Plug & Play, 500 Starts Up dan GSV. Pertemuan ini membahas upaya membawa ekosistem akselerator-inkubator Silicon Valley ke Indonesia.

"Beberapa dari mereka juga sudah mulai bekerjasama dengan mitra di Indonesia. Seperti Plug & Play yang bekerjasama dengan anak perusahan Telkom Indonesia," ungkap Menkominfo.

Lebih lanjut dikatakan Chief RA, kunjungan Presiden Jokowi ke Silicon Valley untuk mengupdate progres setelah lawatannya pada Oktober tahun lalu. Adapun update yang disampaikan diantaranya:

1. Pemosisian pemerintah yang lebih kompetitif di pasar internasional
2. Pemerintah sudah mengeluarkan 10 paket deregulasi
3. Pemerintah sudah adopsi roadmap e-commerce
4. Pemerintah kenalkan program 1.000 startup.

Semua poin tersebut untuk mendukung proyeksi pencapaian e-commerce di Indonesia sebesar USD 130 miliar. Selain itu, turut pula mensosialisasikan rencana penerapan kebijakan keharusan menjadi Badan Usaha Tetap (BUT) bagi penyelenggara layanan over the top (OTT) atau penyelenggara sistem eletronik (PSE).

"Ini untuk meningkatkan aspek pelayanan dan keamanan pelanggan. Juga agar bisa memberikan layanan yang 'fair', transparan serta memberikan 'level playing field'," tutupnya.(sumber)

Copyright 2015. All Rights Reserved

Blogger Templates Design By Premium Blogger Templates