Our social:

Latest Post

Sabtu, 18 April 2015

Wow, Kelas Batu Ini di Atas Bacan

Potensi batu permata di Provinsi Bengkulu sangat menjanjikan. Provinsi ini diyakini bisa mengalahkan popularitas dari Pulau Halmahera di Provinsi Maluku Utara yang menghasilkan batu bacan.

Pasalnya, pada akhir tahun 2014 ditemukan batu permata jenis baru dengan tingkat kekerasan batu mencapai 8 skala mohs dengan pengkristalan yang nyaris sempurna dan sudah diuji dilaboratorium.


Batu ini berwarna merah muda atau pink dengan serat batu jenis cendana yang memunculkan fenomena kerlip atau memantulkan sinar bila diberi pencahayaan. Dengan kata lain, batu ini sudah masuk jenis batu permata, kelasnya di atas bacan yang masih masuk jenis batu akik.

Varian batu ini baru ditemukan di wilayah pegunungan Kabupaten Lebong yang berbatasan dengan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) dengan posisi batu berada di aliran air pegunungan.

Para penggemar dan kolektor batu Bengkulu memberikan nama CIBI atau Cendana Indah Bengkulu Indonesia pada batu ini. Untuk mendapatkan hasil sempurna, pengasah batu memerlukan waktu selama 4 hingga 5 jam saat memeroses batu ini.

Sangat sulit mengasahnya, sebab kekerasannya masuk jenis batu quartz atau kuarsa. Harga jual bahan batu atau rough jenis ini dipatok sebesar Rp 20 juta per kilogram. Hasil maksimal sempurna dari satu kilo rough hanya 20 persen saja.

Taksiran harga permata ini sekitar 1 hingga 2 juta rupiah setiap karat batu atau jika ditimbang, satu gram batu setara dengan 5 karat.

Petani Ramunia Ngadu ke Jokowi, Minta Lahan Mereka Dikembalikan

Puluhan massa yang tergabung dari petani Desa Ramunia, Deliserdang, dan mahasiswa asal Medan, melakukan aksi unjuk rasa di depan Hotel Santika Dyandra, Jalan Kapten Maulana Lubis, Medan, Sabtu (18/4) sore sekira pukul 15.00 WIB. Dalam aksinya, massa menyatakan protes kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait aksi premanisme yang dilakukan Pangdam Bukit Barisan bersama prajuritnya ketika membongkar paksa posko kelompok tani di depan Gedung DPRD Sumatera Utara, Jumat (17/4).

Selain itu, massa juga meminta agar lahan mereka yang disebut-sebut dirampas oknum TNI yang mengatasnamakan Puskopkar DAM I/BB segera dikembalikan.


Awalnya, dengan membawa spanduk dan bendera, puluhan massa tersebut berkumpul di pekarangan kantor Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Medan, Jalan Iskandar Muda sekira pukul 12.00 WIB. Selanjutnya mereka bergerak ke Bundaran Mayestik di Jalan Gatot Subroto. Di bundaran tersebut massa menyuarakan aspirasinya kepada pengendara yang melintas sembari membagikan selembar kertas yang berisi tuntutan kepada pemerintah.

Usai dari bundaran itu, sekira pukul 14.00, massa pun bergerak ke depan Hotel Santika Dyandra. Pasalnya, di hotel tersebut dijadwalkan akan datang Presiden Jokowi dalam rangka menghadiri Kongres IV Partai Kesatuan dan Persatuan Indonesia (PKPI).

Menurut massa, tindakan Pangdam Bukit Barisan Mayjen Edy Rahmayadi yang memarahi sekaligus mengusir pendemo yang membuka posko di depan Pagar Gedung DPRD Medan adalah suatu bentuk premanisme. Oleh sebab itu, para pengunjuk rasa berkeinginan menyampaikan protes langsung kepada Presiden Joko Widodo sekaligus meminta Pangdam I/BB dicopot.

"Tolak aksi premanisme yang dilakukan Pangdam I/BB dan copot dia dari jabatannya karena bersikap arogan terhadap rakyatnya. Kembalikan tanah milik petani Ramunia," teriak massa.

Humas Aliansi Petani Ramunia, Daud mengatakan, tindakan yang dilakukan Pangdam Bukit Barisan memperlihatkan arogansi layaknya gaya pejabat orde baru.

"Kami sangat memprotes keras aksi pembongkaran yang dilakukan pejabat TNI tersebut, apalagi dihadapan Gubernur Sumatera Utara. Artinya, pemerintah melakukan pembiaran, seakan membenarkan tindakan itu. Karena itu, kami ingin menyampaikan permasalahan ini langsung kepada presiden untuk meminta keadilan," katanya.

Jokowi: Buat apa ke Forum Internasional jika Presiden Indonesia Duduk di Pojok

Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa Indonesia adalah negara yang besar.

Karena itu, di setiap forum pertemuan negara, Jokowi sering meminta untuk duduk di samping Presiden Amerika Serikat Barack Obama dan Presiden Tiongkok Xi Jinping.

Menurut Jokowi, buat apa mendatangi forum internasional jika Presiden Indonesia hanya duduk di pojok.

Jokowi: Buat apa ke Forum Internasional jika Presiden Indonesia Duduk di Pojok

"Mending saya pulang saja, enggak usah datang," kata Jokowi saat menghadiri Harlah Ke-55 Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) di Masjid Agung Al-Akbar, Surabaya, Jumat (17/4/2015) malam.

Menurut Jokowi, Indonesia patut disejajarkan dengan negara sekelas AS dan Tiongkok.

"Bayangkan, kita ini kaya, kita punya ribuan pulau, dan beragam suku serta budaya. Bahkan, kekayaan kita mungkin lebih banyak dari negara-negara besar lainnya di dunia," ucapnya.

Jadi, menurut Jokowi, Presiden Indonesia harus duduk sejajar dengan Presiden AS dan Presiden Tiongkok dalam setiap forum internasional.

"Indonesia, Amerika, China harus sejajar posisinya," kata Jokowi sambil menunjukkan tiga jari di tangannya.

Dalam forum tersebut, Jokowi memberikan paparan program kerja lima tahun kepemimpinannya.
Program kerja yang dipaparkan itu antara lain dari sisi ekonomi, pengembangan sumber daya manusia, strategi politik pengelolaan bahan bakar minyak, penanggulangan masalah narkoba, hingga penanggulangan bahaya paham ISIS.

Jokowi telah memperlihatkan hal ini dalam forum Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) pada November 2014 silam.

Saat itu, dia meminta secara khusus untuk duduk bersebelahan dengan Presiden Amerika Serikat Barack Obama, Presiden Rusia Vladimir Putin, dan Presiden Tiongkok Xi Jinping.(Kontributor Surabaya, Achmad Faizal)

Sumber : Tribun News

Kenapa Kursi untuk Jokowi Putih dan Kepala Negara Lain Hitam?

Rangkaian peringatan 60 tahun Konferensi Asia Afrika (KAA) akan dimulai, Minggu (19/4/2015). Wakil Presiden Jusuf Kalla meninjau langsung jalannya persiapan. Ia ingin memastikan acara tersebut akan berjalan baik.

Kalla meninjau lokasi mulai dari Bandara Halim Perdanakusuma sampai ke arena KAA di JCC, Senayan, Jakarta. Ia didampingi oleh Kepala Staf Kepresidenan sekaligus Penanggung Jawab KAA, Luhut Binsar Pandjaitan.


Setelah meninjau persiapan di Bandara Halim, Kalla langsung meluncur ke JCC. Di tempat ini, Kalla memperhatikan betul persiapan teknis, mulai dari susunan meja dan kursi, suvenir, sampai katering yang menyediakan konsumsi.

Kalla sempat bertanya mengapa kursi untuk Kepala Negara Indonesia berwarna putih, sedangkan kursi untuk kepala negara dan delegasi semua peserta KAA berwarna hitam. Menurut Kalla, semangat konferensi ini adalah untuk persamaan sehingga ia meminta tidak ada fasilitas berbeda yang diberikan untuk semua peserta KAA.

"Kenapa kursinya lain ini Indonesia? Jangan hitam dan putih, ini (Konferensi) Asia Afrika, ada equality," ucap Kalla.

Menjawab hal itu, Luhut langsung berkata, "Ini contoh Pak. Makanya saya bilang Senin baru bisa," ujar Luhut.

Kalla juga meminta tinggi meja dan kursi semua peserta KAA disamakan. Ia sempat juga meminta dipastikan bahwa suvenir KAA, seperti pulpen untuk para peserta, harus yang berkualitas.

"Pulpennya harus lebih baik," celetuk Kalla.

"Nanti dikasih logo," sambut Luhut.

Kalla terus mengelilingi lokasi KAA. Ia meminta agar katering dan stan untuk peliputan media disediakan dengan baik. "Kami sediakan rendang manado juga, Pak," kata Luhut dengan semringah.

Selama meninjau lokasi KAA di JCC, Kalla didampingi Luhut, Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Menteri Pariwisata Arief Yahya. Peringatan 60 tahun KAA akan berlangsung pada 19-24 April 2015.

Pertemuan pejabat tinggi (SOM) akan dilangsungkan di Jakarta pada 19 April, sementara Pertemuan Tingkat Menteri pada 20 April. KAA akan berlangsung di Jakarta pada 22-23 April, dan rangkaian peringatan 60 tahun KAA akan berakhir pada 24 April di Bandung.

Pada hari terakhir itu, para kepala negara akan melakukan historical walk dari Hotel Savoy Homman ke Gedung Merdeka. KAA tahun ini diharapkan menghasilkan tiga dokumen, yaitu Bandung Message, Deklarasi Penguatan Kemitraan Strategis Asia dan Afrika (NAASP), serta deklarasi mendukung kemerdekaan Palestina.

Ini yang Bikin Jokowi Masuk Daftar Orang Paling Berpengaruh Dunia


Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menjadi sorotan dunia. Bagaimana tidak, mantan Walikota Solo dan juga Gubernur DKI Jakarta itu masuk dalam jajaran orang yang paling berpengaruh versi Time.

Jokowi memang bukan pertama kali menjadi sorotan media ternama tersebut. Bahkan, sebelumnya dia pernah mengisi halaman depan Time dengan judul 'A New Hope', usai memenangi dalam Pemilihan Umum (Pemilu) Presiden tahun lalu.

Sosok Jokowi dikenal sebagai pengusaha yang rendah hati. Sikapnya yang toleran juga menarik perhatian banyak orang. Maka, tidak heran, dalam ulasan Time dia mendapat pujian dari Mantan Presiden Bank Dunia Paul Wolfowitz.

"Saya terkesan saat dia berani melawan organisasi muslim radikal yang keberatan dengan penunjukkan pada seorang wanita kristen untuk memimpin salah satu kota di DKI Jakarta pada 2013," kata dia.

Meski begitu, dia mengatakan untuk menyelesaikan berbagai persoalan di Indonesia bukan perkara yang mudah.

"Dia membutuhkan seluruh popularitasnya dan lebih banyak faktor lain untuk mengatasi berbagai persoalan di Indonesia dan memberikan perubahan besar," tuturnya.

Beruntung, Jokowi juga disejajarkan oleh Presiden Amerika Barack Obama. Obama membawa arti sendiri bagi Amerika karena merupakan Presiden kulit hitam pertama di negeri adidaya tersebut.

Tak berhenti di situ, nama Jokowi juga di sejajarkan dengan Presiden China Xi Jinping. Mantan Perdana Menteri Australia Kevin Rudd mengatakan Xi Jinping merupakan pemimpin China yang diprediksi paling kuat semenjak Deng Xiaoping dan Mao.

Dia dianggap memiliki visi yang jelas untuk membangkitkan negara tirai bambu. Apalagi , dia memiliki pengalaman yang luas dalam bisnis dan administrasi.

"Xi memiliki visi yang jelas membangun kembali legitimasi Partai Komunis dan memastikan umur panjang melalui kampanye anti korupsi, sementara menggunakan kekuatan itu untuk mendorong Cina 'kebangkitan' melalui gelombang kedua reformasi pasar," katanya.

Sumber : liputan6.com

Untuk pertama kali sejak menjabat, Jokowi galak pada PBB

Di sela-sela rapat terbatas di Istana Negara, Jakarta, kemarin (17/4), yang membahas persiapan Konferensi Asia Afrika, muncul pernyataan mengejutkan dari Presiden Joko Widodo. Dia tiba-tiba mengkritik tata kelola global yang kini tidak adil bagi semua negara.

Secara spesifik, kritik presidenlangsung tertuju ke Perserikatan Bangsa-Bangsa ( PBB). Kritik ini terangkai dalam pesannya kepada tim Sekretariat Negara, Staf Presiden, dan Kementerian Luar Negeri, agar merancang naskah pidato yang menyinggung keadilan internasional di hadapan peserta KAA.

"Saya ingin pesan mengenai tatanan baru. Terutama, menurut saya, pesan mengenai keseimbangan global. Keadilan global yang kita lihat sekarang ini, United Nations tidak bisa memerankan itu," kata Jokowi.

Selama peringatan 60 tahun KAA, setidaknya Jokowi akan berpidato dua kali. Pertama adalah pada pembukaan konferensi tanggal 23 April, disusul kemudian menghadiri napak tilas di Bandung, pada 24 April.

Dalam catatan merdeka.com, ini pertama kalinya ada kritik terbuka Jokowi terhadap kinerja PBB. Sebelumnya, presiden ke-7 RI ini sebatas menyindir soal kurang maksimalnya organisasi internasional itu menyokong kemerdekaan Palestina.

Sindiran Jokowi itu disampaikan di hadapan Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon pada KTT Asia Timur di Myanmar pada November 2014.

"Kita mendukung penuh kemerdekaan Palestina dan kita mengharapkan peran PBB lebih nyata, lebih konkret, dan riil," kata presiden setelah bertemu Ki-moon.

Hubungan antara pemerintahan Jokowi dengan PBB tak terlalu mulus enam bulan terakhir. Selain isu Palestina, Ki-moon pernah mencoba mengingatkan Indonesia agar batal mengeksekusi mati terpidana mati narkoba.

Melalui juru bicaranya, Ki-moon mengaku telah menghubungi Menteri Luar Negeri Retno L.P Marsudi soal isu Bali Nine. Dia mendesak Indonesia agar

mempertimbangkan ulang keputusan menghukum mati warga asing.

" PBB menentang pelaksanaan hukuman mati dengan alasan apapun. Sekjen meminta Indonesia mempertimbangkan ulang vonis eksekusi terhadap pelaku kejahatan narkoba," kata Juru Bicara PBB Stephane Dujarric.

Saat ada manuver soal hukuman mati itu, Jokowi tidak berkomentar. Pernyataan keluar dari anak buahnya, semisal, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. "Ini bukan soal apa, tapi tentang perang terhadap narkoba dan orang-orang bandar di dalam lapas bisa mengatur-atur transaksi narkoba. Sampai sekarang, kebijakan kami tetap konsisten. Kami tidak akan lemah karena tekanan," ujarnya.



Utusan khusus RI di PBB, Desra Percaya, juga menyampaikan sikap pemerintah di forum khusus New York. "Hukuman mati di Indonesia tidak bertentangan dengan HAM dan hukum internasional," kata Desra.

Selama Indonesia masih menjalankan hukuman mati, kemungkinan akan terus muncul tekanan dari PBB. Lembaga antar negara itu mendesak semua anggota agar tak lagi menerapkan hukuman yang dianggap kejam.

Sudah ada 140 negara yang kini menghapus hukuman mati. Selain Indonesia, negara besar tetap mengadopsi hukuman mati adalah Amerika Serikat, Arab Saudi, dan China.

Sumber : Merdeka.com