Jakarta - Diwartakan sebelumnya, netizen dunia sempat dibuat berang oleh tindakan Google. Raksasa mesin pencari itu disebut telah menghapus nama Palestina dari layanan petanya, Google Maps.

Menanggapi hal tersebut, Google menyebut memang sejak awal label Palestina tak ada di layanan petanya. Di samping itu, memang ada masalah yang menyebabkan Jalur Gaza dan Tepi Barat menghilang.

"Tidak pernah ada nama Palestina di Google Maps. Akan tetapi, kami juga menemukan adabug yang menghilangkan label Jalur Gaza dan Tepi Barat," ujar juru bicara Google seperti dikutip dari laman Engadget, Kamis (11/8/2016). 

Saat ini Google tengah mengupayakan label itu segera kembali ke wilayahnya semula. Berdasarkan pantauan tim Tekno Liputan6.com, ketika mencari Palestina diGoogle Maps, nama negara tersebut memang tak ditampilkan di peta. Namun, informasi mengenai kota dan negara tersebut tetap ditampilkan di kotak informasi.

Sebelumnya Google menyebut kota-kota di wilayah tersebut sebagai 'Wilayah Palestina'. Namun sejak 2013, sesuai dengan arahan Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB), wilayah tersebut berubah nama menjadi 'Palestina'.

Meskipun Google sudah mengeluarkan pernyataan, tak sedikit netizen telanjur kecewa dengan keputusan tersebut. Tagar #PalestineIsHere pun disuarakan sejumlah netizen sebagai bentuk protes melalui situsmicroblogging, Twitter.

Sebagai informasi, Forum Jurnalis Palestina sempat mengajukan protes soal masalah tersebut. Menurut mereka, perusahaan yang kini dipimpin Sundar Pichai itu telah sengaja menghapus nama Palestina dari Google Maps pada 25 Juli 2016.

Dalam pernyataannya, keputusan Google itu disebut-sebut merupakan bagian dari skema Israel mempertahankan nama negaranya. Cara itu, menurut mereka, ditempuh sekaligus untuk menegaskan kehadiran Israel bagi generasi berikutnya, juga untuk menghapus Palestina untuk selama-lamanya.

Sebelumnya, seorang netizen bernama Zak Martin juga mengajukan protes serupa melalui petisi di Change.org. Petisi yang sudah diajukan sejak lima bulan lalu ini, sudah ditandatangani oleh lebih dari 250 ribu orang.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Tol Surabaya-Mojokerto (Sumo) seksi IV dari Krian-Mojokerto sepanjang 18,47 kilometer, Sabtu (19/3/2016).

Jokowi didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimoeljono, Menteri BUMN Rini Soemarno, Wakil Gubenur Jawa Timur (Jatim) Saifullah Yusuf, Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa, dan Walikota Mojokerto Mas'ud Yunus.

Tol ini sudah 21 tahun mangkrak. Karena itu, Jokowi memberikan target ke Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR, tahun 2017 selesai.

"Memang masalahnya di pembebasan lahan, jika lahan bebas kontruksi bisa cepet, (tol) Merak ke Surabaya 2018 harus sudah selesai,” kata Jokowi.

Tol Sumo sendiri merupakan bagian dari Jalan Tol Trans Jawa yang ditargetkan beroperasi penuh pada 2017. Target tersebut dicanangkan mengingat pemerintah ingin menyambung seluruh ruas tol dari Merak hingga Surabaya pada 2018.

“Tol Sumo sisanya 16 kilometer dan akan selesai Tahun 2017,” sambung Menteri Basuki.

Tol Sumo terdiri dari 4 seksi, yakni, Seksi IA dari Waru hingga Sepanjang, seksi IB, Sepanjang-WRR, Seksi II dari WRR-Driyorejo, Seksi III Driyorejo-Kriyan, dan Seksi IV Kriyan-Mojokerto.

Sebelumnya ruas Tol Sumo seksi IA telah beroperasi pada 2011 dan untuk seksi IB, II, dan III dengan total panjang 16 kilometer sedang dalam tahap pengadaan tanah seiring dengan pelaksanaan konstruksi.

Total investasi untuk pembangunan tol sepanjang 36,27 kilometer itu adalah Rp 3,2 triliun dengan masa konsesi yang diberikan pemerintah selama 42 tahun terhitung sejak penerbitan Surat Perintah Mulai Konstruksi (SPMK) tanggal 18 April 2007.

Semenatara itu untuk Seksi IV Krian-Mojokerto dibangun dengan dana konstruksi sebesar Rp 681,52 miliar dan Rp 210,3 miliar untuk pembebasan lahannya.

Ridwan Aji Pitoko/sumber

Panjang ruas tol di Indonesia masih di bawah 1000 kilometer. Presiden Jokowi mengatakan saat ini Indonesia baru memiliki 840 kilometer (km) jalan tol.

Hal itu dikatakan Jokowi saat meresmikan Tol Surabaya-Mojokerto (Tol Sumo) seksi IV di Gerbang Tol Penompo, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto, Sabtu (19/3/16).

Menurut Presiden, pembangunan jalan bebas hambatan di tanah air tertinggal jauh dengan China. Saat ini Negeri Tirai Bambu itu memiliki 60.000 Km jalan tol.

"Pembangunan infrastruktur kita sangat terlambat. Di Tiongkok, mereka sudah punya 60.000 Km jalan tol. Setiap tahun mereka membangun 4.000-5.000 Km, ini memberikan semangat bagi kita," ujarnya seperti dikutip dari laman detikcom

Jokowi meminta dalam 5 tahun kepemimpinannya, dia memberikan target kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk merampungkan 1.000 Km jalan tol di Indonesia. Salah satunya proyek tol Trans Jawa antara Merak (Banten) sampai Surabaya.

Tak hanya pembangunan jalan tol, menurut Jokowi, pembangunan jalur kereta cepat di tanah air juga tertinggal jauh dibandingkan Tiongkok. Selama 8 tahun, Tiongkok mampu menyelesaikan 16.000 Km jalur kereta cepat.

"Kerja-kerja seperti itu yang harus kita ambil contoh. Kita mau kerjakan (jalur kereta cepat) Jakarta-Bandung saja sudah ramai, padahal hanya 150 km. Kita ini senang ramai, saya ingin ubah ramainya agar ramai kerja, enggak ramai debat," tutupnya./sumber

Berikut ini cuitan dari akun twitter @Brani2000 yang mengulas tentang peta politik Cina di Indonesia:

Agar rakyat Indonesia paham ttg peta politik cina, kita bahas sekilas ya..

Eng ing eeeng …inilah cina indonesia 

1. Orang china yg tinggal di Indonesia disebut Cina atau Tionghoa. Utk mudahnya kita gunakan sebutan cina. Jumlahnya 15 juta jiwa (2014)

2. Jumlah 15 juta orang cina di Indonesia ini adalah populasi cina terbesar di luar RRC dan Taiwan. Negara asal orang cina

3. Di Malaysia jumlah cina sekitar 7 juta jiwa atau 38% of total populasi. No 2 terbesar setelah Melayu 54%.

4. Sejarah orang cina di Indonesia secara politik dimulai ketika VOC berjaya di Batavia (1601-1799). Tepatnya dimulai pada 1701 hingga 1730

5. Saat jaman keemasan VOC, orang cina dibawa ke Jakarta (Batavia) utk jadi kuli, budak dan buruh. Jakarta jadi tujuan utama

6. Pada 1730 jumlah cina di Jakarta sdh 25% of populasi Jakarta. Ketika bisnis VOC menurun, marak kejahatan dari komunitas Jakarta

7. VOC pulangkan cina ke Srilangka tempat asal mayoritas cina Jakarta sblmnya. Cina yg datang diusir. Tdk boleh masuk Jakarta. Cina marah

8. Cina menyerang pusat kota Jakarta membunuh ratusan pribumi dan belanda. Membakar puluhan rumah pribumi. Belanda dan pribumi marah

9. Belanda dan pribumi balas menyerang cina. Sekitar 10 ribu cina dibunuh, sebagian mayatnya dibuang di kali yg skrg dikenal nama Kali Angke

10. Ratusan cina dieksekusi di Lapangan yg skrg dikenal dgn nama Lap Monas. Sisa orang cina yg selamat dilokalisasi di Glodok

11. Sebagian cina Jakarta mengungsi ke luar daerah bergabung dgn orang cina yg sblmnya dikirim VOC jadi buruh di daerah2 perkebunan

12. Eksodus besar2an cina Jakarta terutama ke jawa tengah/timur dan sumatera timur. Daerah sentra perkebunan tebu/gula dan karet

13. Posisi politik cina berubah ketika pemerintah belanda ambil-alih VOC yg bangkrut. Cina dijadikan mitra Belanda sbg mediator ke pribumi

13. Sejak awal 1800 Cina diberi konsesi bisnis/perdagangan. Menjual kebutuhan pokok kepada pribumi. Belanda beri modal dan pasokan barang

14. Belanda hindari kontak dg rakyat pribumi utk minimalisir konflik. Cina jadi perpanjangan tangan Belanda hampir dlm segala urusan pribumi

15. Selama hampir 150 tahun cina menguasai jaringan tata niaga distribusi dan eceran kebutuhan primer pribumi utk kepentingan belanda

16. Keadaan ini berlangsung hingga jaman kemerdekaan. Hasilnya: orang cina lebih makmur dan terdidik dibanding pribumi

17. Pada jaman kolonial belanda (1800-1942) cina menjadi warga negara kelas dua, setelah Belanda dan Eropa. Pribumi kelas tiga

18. Sbg warga negara kelas dua, orang cina menikmati hak istimewa: bersekolah belanda, sekolah khusus dan hukum khusus

19. Aturan hukum bagi orang cina beda dgn pribumi. Belanda mengistimewakan cina di atas bangsa pribumi yg berstatus anak jajahan.

19. Pribumi yg anak jajahan dibagi dlm dalam 3 kelas : Kelompok bangsawan/ priyayi, amtenaar/pegawai, rakyat jelata/awam

20. Awal kemerdekaan, posisi cina dipertahankan jd pemasok kebutuhan pokok rakyat. Pemerintah dorong pribumi ganti posisi cina. Gagal

21. Kondisi ini sampai 1960. Lalu terbit PP no. 10 yg intinya cina RI disuruh milih jadi WNi atau WN RRC dan dilarang bisnis di pedesaan

22. Saat itu 2.5 juta cina di RI. 500 ribu menolak jadi WNI dan balik ke china. Kerusuhan etnis banyak terjadi terutama di Sumut dan jateng

23. Pemberontakan G30 S PKI dimana Baperki dan RRC terlibat mengubah peta politik cina di Indonesia

23. Lalu terjadi perubahan besar peta politik cina >> SOEHARTO DAN PENGKHIANATAN CINA -chirpstory.com/li/91625 lewat @chirpstory

24. Lalu terjadi perubahan besar peta politik cina >> SOEHARTO DAN PENGKHIANATAN CINA -chirpstory.com/li/91625 lewat @chirpstory

25. Sbg referensi terkait peta politik cina >> KEPEMIMPINAN SOEHARTO – chirpstory.com/li/91386lewat @chirpstory

26. Media cina bangun opini sesat >> APAKAH WARGA ETNIS CHINA DIDISKRIMINASI di INDONESIA ? chirpstory.com/li/186746l

27. Bagaimana politik cina hari ini? The God Father of Cina RI masih tetap James Tjahja Riady. Toako Cina masih Antony Salim. Blm berubah

28. Mengenai JR publik sdh banyak tahu. Tokoh dibalik keberhasilan Bill Clinton menang pilpres AS dua kali. Peran JR terungkap: Lippogate

29. JR dibalik gerakan reformasi jatuhkan Suharto, tolak habibie, Gus Dur dan Mega jd presiden. Juga jokowi dan ahok

30. Perannya yg sdh terungkap, membatasi geraknya. Diganti oleh iparnya Dr. Datuk Tan Sri Tahir Bos Mayapada/Siloam

31. Cina RI terbagi 4 kelompok besar: Pro china komunis, pro china nasionalis (taiwan), pro RI, dan kelompok non afiliasi (ikut sikon)

32. Kelompok pro RRC komandannya JR dan Tahir. Toako (tokoh tuanya : antony salim)

Pro RI pecah 2;

1. TW

2. Wanandi ( katolik) >> CSIS

33. Hari ini semua kekuatan cina bersatu dlm rangka penguasaan mutlak RI. Sukses.

RI resmi dibawah penguasan/pengendalian cina.

Pribumi?

34. Pribumi harap beri kesempatan cina berbakti memimpin bangsa. Mungkin RI jaya di bwh penguasaan cina. Rakyat sdh memilih cina. Hrs terima

35. Jika nanti ahok memang dikehendaki jd presiden RI, why not jika RI bisa lbh baik? Semua tergantung rakyat

36. Suka tdk suka. Setuju atau tolak. Harus dlm koridor konstitusi dan hukum. Tdk boleh anarkis. Revolusi? Silahkan jk rakyat kehendaki

37. Sekarang semua pihak termasuk asing terutama china, spore, australia, israel, AS dll senang sama Jokowi dan kondisi RI saat ini

38. Semua elit, tokoh, pemimpin bangsa suka Jokowi dan kondisi bangsa saat ini. Mrka diuntungkan. Semua hepi. Kecuali rakyat

Mantan Presiden Republik Indonesia Susilo bambang Yudhoyono (SBY) menyebut pemerintahan Jokowi untuk tidak menghamburkan banyak anggaran. Diketahui Presiden Joko Widodo bersama Kabinet Kerja banyak menghabiskan anggaran untuk membangun infratrusktur di tengah kondisi ekonomi tanah air yang lesu. Tak ingin kalah, Jokowi pun memilih untuk menyambangi Hambalang yang merupakan mega proyek gagal pemerintah SBY.

Kritikan SBY itu sendiri diucapkannya saat melakukan Tour de Java di Pati, Rabu (16/3) lalu.

"Yang mengerti ekonomi, kalau pajak dikuras habis ekonomi justu tidak tumbuh. Yang penting yang wajib pajak jangan mangkir. Jangan digenjot habis-habisan apalagi saat kondisi ekonomi sedang sulit, maka perusahaan bisa bangkrut dan yang susah makin susah. Ekonomi sedang lesu, maka pajak harus pas," ujar SBY.

"Saya mengerti, bahwa kita butuh membangun infrastruktur. Dermaga, jalan, saya juga setuju. Tapi kalau pengeluaran sebanyak-banyaknya dari mana? Ya dari pajak sebanyak-banyaknya. Padahal ekonomi sedang lesu," tambah ketua umum Partai Demokrat tersebut dia.

SBY juga menyarankan agar Jokowi untuk mengurangi belanja infrastruktur dan juga menundanya untuk dikerjakan di tahun mendatang.

"Kalau ekonomi sedang lesu, dikurangi saja pengeluarannya. Bisa kita tunda tahun depannya lagi, enggak ada keharusan harus selesai tahun ini. Indonesia ada selamanya. Sehingga jika ekonomi lesu, tidak lagi bertambah kesulitannya. Itu politik ekonomi," ujar dia.

Jokowi pun terpancing untuk membalas aksi kritikan SBY tersebut. Presiden yang baru saja menjadi kakek dengan dianugerahi cucu laki-laki itu pun tiba-tiba memilih untuk mengunjungi Hambalang yang didampingi oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi, Jumat (18/3).

Selain mangkrak dan tidak tuntas dibangun, mega proyek Hambalang yang semula direncanakan sebagai wisma atlet tersebut pun memakan banyak korban politisi Demokrat yang ditangkap KPK lantaran korupsi. Kabarnya korupsi di Hambalang juga melintasi pangeran Cikeas, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas).

Jokowi melakukan hiperbola atas proyek tersebut dengan mengaku bahwa dirinya sedih saat meninjau Hambalang. Jokowi mengaku sedih karena proyek tersebut kini ibarat rumah tua yang tak berpenghuni. Padahal untuk membangunnya negara telah menggelontorkan dana yang tidaklah sedikit. Kondisi proyek pusat kegiatan olahraga Hambalang mangkrak.

Jokowi pun memilih sarana media sosial untuk mengungkapkan kesedihannya terhadap Hambalang untuk kali pertama melalui akun Twitternya @Jokowi, Jumat pukul 13.31 WIB.

"Sedih melihat aset Negara di proyek Hambalang mangkrak. Penuh alang-alang. Harus diselamatkan," kicau Jokowi.

Barulah kepada awak media yang ikut blusukan bersamanya ke Hambalang, Jokowi menegaskan bahwa pemerintah merasa perlu untuk menyelamatkan proyek tersebut sebagai aset negara.

"Yang paling penting penyelamatan aset Negara. Kuncinya di situ dan arahnya akan ke sana. Apapun ini menghabiskan anggaran triliunan," ujar Jokowi.

Artinya tepat dua hari selang SBY melontarkan peluru kritikannya kepada pemerintah, Jokowi langsung membalas kontan dengan mengunjungi proyek proyek garapan yang dibangun eranya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Jokowi membawa serta Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi SP, Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimujono.

Pemerintah mempertimbangkan penyelamatan aset melalui berbagai cara. Alternatif penyelamatan di antaranya, meneruskan pembangunan hingga selesai, diubah menjadi Pelatnas atau rumah susun sewa.

Dua pekan mendatang, Jokowi merencanakan mengadakan rapat terbatas untuk membahas nasib penyelamatan aset wisma atlet tersebut.

Dia meminta Balitbang Kementerian PU PR untuk meneliti terlebih dahulu, apakah area itu mungkin dilanjutkan kembali pembangunannya. Sebab, informasi yang didapat, tanah area itu labil sehingga tidak cocok dibangun./sumber

Presiden Joko Widodo meresmikan Waduk Nipah, waduk terbesar di Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur, Sabtu (19/3/2016). Pembangunan waduk itu digagas sejak era Orde Baru.

Dalam sambutannya, Jokowi yang hadir bersama Ibu Negara Iriana menyampaikan terima kasih kepada para ulama di Madura yang sudah memberikan dukungan atas pembangunan waduk pertama dan terbesar di Pulau Madura itu.

"Terima kasih para kiai dan ulama atas motivasinya sehingga proyek ini sudah bisa dioperasikan sejak hari ini. Mudah-mudahan waduk ini menambah kebaikan dan kesejahteraan bagi masyarakat Sampang," kata Jokowi.

Kepala Negara mengatakan, pembangunan Bendungan Nipah dimulai tahun 1973 dengan meminta restu kepada sejumlah ulama dan tokoh masyarakat.

Pembebasan lahan dimulai pada 1982, tetapi pembangunannya berhenti pada 1993. Setelah lama mandek, pengerjaan waduk dimulai lagi pada 2008.

Suksesnya pembangunan waduk tersebut, kata Jokowi, tidak lepas dari pendekatan yang dilakukan Bupati Sampang Fannan Hasib kepada masyarakat dengan cara persuasif.

Pembangunan waduk ini diharapkan memiliki dampak yang sangat baik bagi masyarakat dan sifatnya jangka panjang.

"Ada 1.150 hektar lahan pertanian yang akan produktif setelah waduk ini diresmika. Maka Kabupaten Sampang akan menjadi salah satu penyumbang pangan di negeri ini," kata Jokowi.

Waduk Nipah dibangun di atas tanah seluas 527 hektar di tiga desa di Kecamatan Banyuantes, yakni Desa Montor, Nagasareh, dan Tebanah. Waduk itu juga mencakup lahan di Desa Banyusokah, Kecamatan Ketapang./sumber

Pernyataan kontroversial Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di acara televisi “Mata Najwa”, di mana Ahok akan melawan Tuhan yang “ngaco”, memunculkan kecaman.

Pemikir Islam Muhammad Ibnu Masduki menegaskan, ucapan Ahok yang mengibaratkan Tuhan, bisa dipastikan Ahok juga sudah melawan Pancasila, terutama sila pertama.

“Ahok sudah keterlaluan, dia mengibaratkan Tuhan dan akan dilawan. Ini sebuah pengibaratan yang salah. Ahok sudah melawan Pancasila,” kata Ibnu Masduki dalam pernyataannya kepada intelijen (18/3).

Kata Ibnu Masduki, pernyataan Ahok tersebut tidak mencerminkan sebagai seorang pemimpin. “Rakyat dicaci maki, Tuhan pun dilawan. Ahok itu pemimpin yang penuh kebencian,” tegas Ibnu Masduki.

Ibnu Masduki menilai Ahok merasa mendapat perlindungan dari media pendukung dan para cukong sehingga berani berbicara semaunya. “Ahok itu contoh nyata Firaun jaman sekarang,” pungkas Ibnu Masduki.

Sebelumnya dalam acara televisi Mata Najwa edisi 16 Maret 2016, Ahok mengeluarkan pernyataan kontroversial. “Saya mah nggak peduli. Kalo Tuhan ngaco juga gua lawan. Masa’ Tuhan nggak boleh ngaco? Kalo ngaco pasti bukan Tuhan,” tegas Ahok./sumber

Kondisi petani saat ini sangat memprihatinkan karena sebagian rumah tangga petani di Indonesia adalah petani gurem dan petani tak bertanah. Kebijakan liberalisasi agraria itu jelas bertolak belakang dengan semangat konstitusi kita sebagaimana diatur Pasal 33 UUD 1945. Bahwa bumi, air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Petani berharap, Presiden Joko Widodo bisa menuntaskan persoalan konflik agraria ini. Apalagi, pada saat kampanye Pilpres lalu, Joko Widodo berjanji akan menyelesaikan konflik agraria di Indonesia.

Jika pak jokowi tak bisa menepati janjinya, Ribuan petani dari sejumlah kabupaten di Jambi akan menggelar aksi ke Jakarta dengan jalan kaki, Kamis (17/3) besok. Mereka akan berjalan kaki dengan jarak tempuh kurang lebih 1000 kilometer.

Ribuan petani yang turun ke jalan tersebut merupakan perwakilan dari petani-petani yang tercekik konflik agraria di Jambi seperti Suku Anak Dalam dan petani Dusun Mekar Jaya (Sarolangun), petani Kunangan Jaya I dan Kunangan Jaya II (Batanghari) serta petani dari Tanjung Jabung Timur./sumber

Artis musik Ahmad Dhani mengatakan, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, jangan berhalusinasi untuk menjadi Presiden Republik Indonesia.

Hal ini berkait dengan ucapan Ahok yang menyatakan bahwa Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur) saja mendukungnya untuk menjadi presiden.

"Jgn berhalusinasi," ucap Dhani melalui pesan singkat kepada Kompas.com, Jumat (18/3/2016) malam.

Diberitakan sebelumnya, dalam kegiatan acara nonton bareng film Comic 8: Casino King part 2 di Djakarta Theatre, Jumat (18/3/2016) malam, Ahok memberikan tanggapannya berkait gambar dengan tulisan yang berbunyi "ROAD TO THE PRESIDENT, nothing gonna stop him!" yang diunggah Dhani dalam akun Twitter-nya.

"Ahmad Dhani yang bikin? Amin dong. Terima kasih dong. He-he-he. Amin sama terima kasih dong kalau Ahmad Dhani bilang Ahok bisa jadi presiden," kata Ahok kepada Kompas.com.

Ahok mengatakan, berarti pemikiran Dhani sudah sejalan dengan yang pernah diucapkan mendiang Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur) kepadanya dulu.

"Berarti dia pengikut Gus Dur. Karena Gus Dur juga pernah bilang sama saya, 'Jangankan jadi gubernur, jadi presiden aja bisa kamu'," tutur Ahok.

"PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) yang pertama dukung saya waktu mau jadi gubernur di Babel. Gus Dur yang dukung," ujarnya.

Gambar yang diunggah Dhani itu menunjukkan Ahok berseragam kepala daerah, beserta grafis perjalanan karier Ahok, mulai dari menjadi Bupati Belitung Timur pada tahun 2005 hingga diproyeksikan menjadi sosok kedelapan dalam jajaran RI pada tahun 2024./sumber

Kritik Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo dan kunjungan Sang Presiden ke proyek mangkrak di Hambalang, merupakan dua peristiwa yang tidak dapat dipisahkan.

Keduanya dinilai mengandung simbol politik tingkat tinggi.

Pengamat Politik Lingkar Madani Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti berpendapat, dua peristiwa politik tersebut ibarat pantun. Berbalas-balasan.

"Kritik SBY kepada Jokowi langsung dijawab oleh Jokowi dengan cara cukup datang saja ke Hambalang," ujar Ray saat dilansir Kompas.com, Jumat (18/3/2016).

Menariknya, balas-membalas 'pantun' tersebut dilakukan oleh dua tokoh politik yang punya karakter berbeda.

SBY yang memiliki karakter senang mengemukakan ide-ide dan pandangan kepada publik, dibalas oleh Jokowi yang memang tidak begitu suka bicara dan memiliki 'style' kerja, kerja, kerja.

Terlebih, kata Ray Rangkuti, yang seorang merupakan mantan presiden dan saat ini memegang jabatan ketua partai politik, yang seorang lagi merupakan pimpinan tertinggi Republik ini.

Ray pun berpendapat, peristiwa tersebut tidak sampai mengakibatkan gejolak politik sedahsyat rivalitas Jokowi-Prabowo Subianto. Namun, peristiwa itu cukup berimbas kepada perolehan citra positif-negatif di masyarakat.

"Boleh saya bilang, efek peristiwa Jokowi yang datang ke Hambalang lebih besar imbasnya daripada efek SBY yang saat ini melakukan Tour de Java. SBY dengan lima langkahnya dapat poin lima, kalau Jokowi dengan satu langkah saja dapat poin enam atau tujuh," ujar Ray.

Alhasil, SBY dianggap gagal membangun citra sebagai figur oposisi pemerintahan, terutama di tengah banyak partai politik yang mulai merapat ke pemerintahan Jokowi-JK.

"SBY lupa bahwa dia mantan presiden. Jadi, begitu dia mengkritik suatu kebijakan di masa pemerintahan sekarang, Jokowi tinggal tunjuk satu hal negatif di masa lalu, selesai SBY," ujar Ray.

Kritik SBY

Dalam rangkaian Tour de Java, tepatnya di Pati, Rabu (16/3/2016), SBY mengungkapkan bahwa pemerintah sebaiknya tidak menguras anggaran di sektor infrastruktur. Apalagi, kondisi ekonomi tanah air sedang lesu.

"Yang mengerti ekonomi kalau pajak dikuras habis ekonomi justu tidak tumbuh. Yang penting yang wajib pajak jangan mangkir. Jangan digenjot habis-habisan apalagi saat kondisi ekonomi sedang sulit, maka perusahaan bisa bangkrut dan yang susah makin susah. Ekonomi sedang lesu, maka pajak harus pas," ujar SBY.

"Saya mengerti, bahwa kita butuh membangun infrastruktur. Dermaga, jalan, saya juga setuju. Tapi kalau pengeluaran sebanyak-banyaknya dari mana? Ya dari pajak sebanyak-banyaknya. Padahal ekonomi sedang lesu," lanjut dia.

SBY pun meminta pemerintah mengurangi belanja infrastruktur dengan menundanya untuk dikerjakan di tahun mendatang.

"Kalau ekonomi sedang lesu, dikurangi saja pengeluarannya. Bisa kita tunda tahun depannya lagi, enggak ada keharusan harus selesai tahun ini. Indonesia ada selamanya. Sehingga jika ekonomi lesu, tidak lagi bertambah kesulitannya. Itu politik ekonomi," ujar dia.

Jokowi Sedih di Hambalang

Dua hari setelah kritik SBY, Jokowi tiba-tiba meninjau proyek pusat olahraga di Hambalang, Bogor, Jawa Barat.

Proyek tersebut dibangun di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Jokowi membawa serta Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi SP, Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimujono.

Jokowi mengaku sedih melihat kondisi proyek pusat kegiatan olahraga di Hambalang yang mangkrak pembangunannya.

Kesedihan itu diungkapkan Jokowi di akun Twitternya @Jokowi, Jumat pukul 13.31 WIB.

"Sedih melihat aset Negara di proyek Hambalang mangkrak. Penuh alang-alang. Harus diselamatkan," tulis Jokowi.

Sementara, kepada wartawan di lokasi blusukannya itu, Jokowi menekankan perlu dilakukan penyelamatan proyek tersebut sebagai aset Negara.

"Yang paling penting penyelamatan aset Negara. Kuncinya di situ dan arahnya akan ke sana. Apapun ini menghabiskan anggaran triliunan," ujar Jokowi.

Pemerintah mempertimbangkan penyelamatan aset melalui berbagai cara. Alternatif penyelamatan di antaranya, meneruskan pembangunan hingga selesai, diubah menjadi Pelatnas atau rumah susun sewa.

Dua pekan mendatang, Jokowi merencanakan mengadakan rapat terbatas untuk membahas nasib penyelamatan aset wisma atlet tersebut.

Dia meminta Balitbang Kementerian PU PR untuk meneliti terlebih dahulu, apakah area itu mungkin dilanjutkan kembali pembangunannya. Sebab, informasi yang didapat, tanah area itu labil sehingga tidak cocok dibangun.

Korupsi Hambalang

Proyek tersebut bermasalah hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sejumlah petinggi ditetapkan sebagai tersangka atas korupsi di proyek itu, pada 2013 lalu.

Antara lain mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallaranggeng dan mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Keduanya merupakan kader Partai Demokrat.

Selain itu, ada pula tersangka dari unsur pejabat pemerintahan, yakni mantan Direktur Operasional I PT Adhi Karya Teuku Bagus Mukhamad Noor dan mantan Kepala Biro Perencanaan Kementerian Pemuda dan Olahraga Deddy Kusnidar.

Belakangan, KPK juga menetapkan Andi Zoelkarnaen Mallaranggeng alias Choel Mallaranggeng sebagai tersangka.

Sejak pembangunan pusat pendidikan olahraga yang terletak di sebuah Bukit Desa Hambalang, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, terhenti, wilayah ini berubah menjadi kawasan sepi.

Proyek yang memakan dana Rp 2,7 triliun dan kini mangkrak itu dimanfaatkan para muda-mudi sebagai tempat berpacaran, tempat minum-minuman keras dan arena balap motor liar./sumber

hok alias Basuki Tjahaja Purnama mengakui bahwa Presiden Joko Widodo sudah mempunyai calon wakil presiden untuk menghadapi Pemilu Presiden 2019.

Hal tersebut disampaikan menanggapi pernyataan Ahmad Dhani yang menyebut bahwa ia ingin menjadi gubernur pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI 2017 demi menjadi Cawapres Jokowi dalam Pemilu Presiden 2019.

“Tidaklah. Pak Jokowi sudah ada calon kok wakil presidennya siapa. Saya enggak mau nyebutin (nama cawapres Jokowi), rahasia,” kata Basuki, di Balai Kota, Jumat (18/3/2016).

Ahok tidak mau menjelaskan secara detail mengenai Cawapres pilihan Jokowi, meskipun wartawan terus mendesaknya.

“Enggak usah mancing-mancing. Yang pasti (cawapres pilihan Jokowi) bukan orang partai, saja,” tegas Basuki.

Apakah Basuki mengisyaratkan bahwa dirinya yang akan digandeng Jokowi?

Menanggapi hal itu, Basuki menyebut bahwa masa jabatannya baru selesai pada tahun 2022, jika ia terpilih menjadi gubernur pada Pilkada DKI Jakarta 2017.

“Pak Jokowi dulu pergi (dari Jakarta menjadi Presiden Indonesia), kan ada saya (yang menggantikan memimpin Jakarta). Kalau saya pergi (dari Jakarta), siapa yang di sini (memimpin Jakarta),” tegas Basuki./sumber

Posko Teman Ahok yang berlokasi di Mal Kelapa Gading (MKG) 3, Jakarta, tak terhindar dari aksi pencurian.

Rado (22), salah satu relawan Ahok yang ditemui Tribunnews.com, Jumat (18/3/2017), mengatakan belum lama ini beberapa formulir Teman Ahok diambil oleh oknum yang tidak diketahui identitasnya.

“Waktu weekend itu lagi ramai, relawan semua kan tidak fokus pada satu orang saja, kalau sudah diisi formulirnya mereka tinggal di meja,” ujar Rado.

Ahok nama akrab dari Basuki Tjahaja Purnama merupakan bakal calon gubernur DKI yang bakal maju dalam Pilgub DKI 2017.

Ahok saat ini membuka posko yang diadakan oleh relawan Teman Ahok guna mengumpulkan KTP warga DKI sebagai syarat maju lewat jalur independen.

Rado menceritakan aksi pencurian ini bisa terjadi karena para masyarakat yang menulis formulir, tidak menyerahkan langsung pada relawan.

“Ya, mereka banyak yang bilang ‘mas, ini saya sudah ya’ terus ditaruh di meja aja. Kan kalau lagi ramai ya, bisa kebobolan juga,” jelasnya.

Berbeda dengan posko Teman Ahok yang tersedia di MKG 1, Rado mengatakan adanya oknum yang memantau setiap hari di Ahok’>Posko Teman Ahok.

Diduga ada pihak tertentu yang sengaja mengintai 24 jam posko Teman Ahok.

“Orangnya duduk, jalan-jalan dekat booth (Posko), tapi gak pernah ngisi. Hampir tiap hari ada. Kata yang jaga di sana, sih orang Parpol,” kata Rado.

Rado juga memberitahu bahwa rekan relawan Teman Ahok sudah mengetahui wajah oknum dimaksud.

“Tersebar via medsos, sih, makanya jadi lebih waspada,” ungkap relawan yang masih berstatus mahasiswa STIE Indonesia, Rawamangun, ini./sumber

Kritik Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo dan kunjungan Sang Presiden ke proyek mangkrak di Hambalang, merupakan dua peristiwa yang tidak dapat dipisahkan.

Keduanya dinilai mengandung simbol politik tingkat tinggi.

Pengamat Politik Lingkar Madani Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti berpendapat, dua peristiwa politik tersebut ibarat pantun. Berbalas-balasan.

"Kritik SBY kepada Jokowi langsung dijawab oleh Jokowi dengan cara cukup datang saja ke Hambalang," ujar Ray saat dilansir Kompas.com, Jumat (18/3/2016).

Menariknya, balas-membalas 'pantun' tersebut dilakukan oleh dua tokoh politik yang punya karakter berbeda.

SBY yang memiliki karakter senang mengemukakan ide-ide dan pandangan kepada publik, dibalas oleh Jokowi yang memang tidak begitu suka bicara dan memiliki 'style' kerja, kerja, kerja.

Terlebih, kata Ray Rangkuti, yang seorang merupakan mantan presiden dan saat ini memegang jabatan ketua partai politik, yang seorang lagi merupakan pimpinan tertinggi Republik ini.

Ray pun berpendapat, peristiwa tersebut tidak sampai mengakibatkan gejolak politik sedahsyat rivalitas Jokowi-Prabowo Subianto. Namun, peristiwa itu cukup berimbas kepada perolehan citra positif-negatif di masyarakat.

"Boleh saya bilang, efek peristiwa Jokowi yang datang ke Hambalang lebih besar imbasnya daripada efek SBY yang saat ini melakukan Tour de Java. SBY dengan lima langkahnya dapat poin lima, kalau Jokowi dengan satu langkah saja dapat poin enam atau tujuh," ujar Ray.

Alhasil, SBY dianggap gagal membangun citra sebagai figur oposisi pemerintahan, terutama di tengah banyak partai politik yang mulai merapat ke pemerintahan Jokowi-JK.

"SBY lupa bahwa dia mantan presiden. Jadi, begitu dia mengkritik suatu kebijakan di masa pemerintahan sekarang, Jokowi tinggal tunjuk satu hal negatif di masa lalu, selesai SBY," ujar Ray.

Kritik SBY

Dalam rangkaian Tour de Java, tepatnya di Pati, Rabu (16/3/2016), SBY mengungkapkan bahwa pemerintah sebaiknya tidak menguras anggaran di sektor infrastruktur. Apalagi, kondisi ekonomi tanah air sedang lesu.

"Yang mengerti ekonomi kalau pajak dikuras habis ekonomi justu tidak tumbuh. Yang penting yang wajib pajak jangan mangkir. Jangan digenjot habis-habisan apalagi saat kondisi ekonomi sedang sulit, maka perusahaan bisa bangkrut dan yang susah makin susah. Ekonomi sedang lesu, maka pajak harus pas," ujar SBY.

"Saya mengerti, bahwa kita butuh membangun infrastruktur. Dermaga, jalan, saya juga setuju. Tapi kalau pengeluaran sebanyak-banyaknya dari mana? Ya dari pajak sebanyak-banyaknya. Padahal ekonomi sedang lesu," lanjut dia.

SBY pun meminta pemerintah mengurangi belanja infrastruktur dengan menundanya untuk dikerjakan di tahun mendatang.

"Kalau ekonomi sedang lesu, dikurangi saja pengeluarannya. Bisa kita tunda tahun depannya lagi, enggak ada keharusan harus selesai tahun ini. Indonesia ada selamanya. Sehingga jika ekonomi lesu, tidak lagi bertambah kesulitannya. Itu politik ekonomi," ujar dia.

Jokowi Sedih di Hambalang

Dua hari setelah kritik SBY, Jokowi tiba-tiba meninjau proyek pusat olahraga di Hambalang, Bogor, Jawa Barat.

Proyek tersebut dibangun di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Jokowi membawa serta Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi SP, Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimujono.

Jokowi mengaku sedih melihat kondisi proyek pusat kegiatan olahraga di Hambalang yang mangkrak pembangunannya.

Kesedihan itu diungkapkan Jokowi di akun Twitternya @Jokowi, Jumat pukul 13.31 WIB.

"Sedih melihat aset Negara di proyek Hambalang mangkrak. Penuh alang-alang. Harus diselamatkan," tulis Jokowi.

Sementara, kepada wartawan di lokasi blusukannya itu, Jokowi menekankan perlu dilakukan penyelamatan proyek tersebut sebagai aset Negara.

"Yang paling penting penyelamatan aset Negara. Kuncinya di situ dan arahnya akan ke sana. Apapun ini menghabiskan anggaran triliunan," ujar Jokowi.

Pemerintah mempertimbangkan penyelamatan aset melalui berbagai cara. Alternatif penyelamatan di antaranya, meneruskan pembangunan hingga selesai, diubah menjadi Pelatnas atau rumah susun sewa.

Dua pekan mendatang, Jokowi merencanakan mengadakan rapat terbatas untuk membahas nasib penyelamatan aset wisma atlet tersebut.

Dia meminta Balitbang Kementerian PU PR untuk meneliti terlebih dahulu, apakah area itu mungkin dilanjutkan kembali pembangunannya. Sebab, informasi yang didapat, tanah area itu labil sehingga tidak cocok dibangun.

Korupsi Hambalang

Proyek tersebut bermasalah hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sejumlah petinggi ditetapkan sebagai tersangka atas korupsi di proyek itu, pada 2013 lalu.

Antara lain mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallaranggeng dan mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Keduanya merupakan kader Partai Demokrat.

Selain itu, ada pula tersangka dari unsur pejabat pemerintahan, yakni mantan Direktur Operasional I PT Adhi Karya Teuku Bagus Mukhamad Noor dan mantan Kepala Biro Perencanaan Kementerian Pemuda dan Olahraga Deddy Kusnidar.

Belakangan, KPK juga menetapkan Andi Zoelkarnaen Mallaranggeng alias Choel Mallaranggeng sebagai tersangka.

Sejak pembangunan pusat pendidikan olahraga yang terletak di sebuah Bukit Desa Hambalang, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, terhenti, wilayah ini berubah menjadi kawasan sepi.

Proyek yang memakan dana Rp 2,7 triliun dan kini mangkrak itu dimanfaatkan para muda-mudi sebagai tempat berpacaran, tempat minum-minuman keras dan arena balap motor liar.(sumber)

KEHEBOHAN ucapan yang sering ditampilkan Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) ke hadapan publik, menjadi sorotan dari berbagai pihak. Ada yang memuji karena menganggap lontaran-lontaran ucapannya adalah ungkapan seorang yang jujur. Tapi banyak juga yang menganggap sebagai tak berbudaya dan hanyalah kamuflase untuk menutupi ketidakmampuannya sebagai pejabat negara.

Ucapan-ucapan kasar Ahok tersebut mendatangkan sorotan dari tokoh-tokoh nasional, diantaranya adalah Jaya Suprana, Pendiri Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI). Seorang tokoh dari etnis Tionghoa/Cina yang hawatir apabila lontaran-lontaran kasar Ahok akan berakibat buruk bagi masyarakat etnis Tionghoa yang lain. Kegelisahannya itu ia tuliskan dalam sebuah Surat Terbuka.

Ahok vs Jaya Suprana

Menyusul Surat Terbuka yang ditulis oleh Jaya Suprana sebagai kritikan terhadap ‘mulut’ Ahok; Senin lalu (6/4), seorang aktivis perempuan yang terkenal sebagai sangat anti-Orba, Soe Tjen Marching, menuliskan pembelaannya untuk Ahok melalui sebuah Surat Terbuka di Media Sinar Harapan. Berikut Surat Terbuka tersebut:

Yang terhormat Pak Jaya Suprana,

Saya sangat menghormati, menghargai, dan mengagumi semangat Anda mendidik seseorang untuk bersikap sopan. Sayangnya, alasan yang Anda ajukan justru bisa menciptakan kelirumologi.

Saya akui, mulut Ahok memang kasar. Namun bagi saya, masih tidak ada apa-apanya dibandingkan mulut Soeharto yang menyebut sekelompok orang tertentu sebagai orang “Cina”, walaupun mereka lahir dan besar di Indonesia, bahkan banyak di antaranya sudah beberapa generasi hidup di Indonesia.

Soeharto juga berkali-kali menstigma mereka. Mulut Ahok juga tidaklah senista Soeharto sewaktu ia menganggap korban-korban peristiwa 30 September 1965 beserta anggota keluarga mereka sebagai bagian dari “bahaya laten”.

Seperti Pak Jaya, saya adalah seorang yang sering kali disebut “Cina” atau Tionghoa, walaupun saya lahir dan besar di Indonesia dan memegang paspor Indonesia. Seperti Anda juga, Pak Jaya Suprana, ayah saya adalah salah seorang korban peristiwa 30 September 1965.

Mungkin benar, seperti yang Pak Jaya tulis, “Kebencian terhadap kaum Tionghoa belum lenyap.” Ahok masih sering kali diserang dengan kata “Cina”, begitu juga saya. Tapi bila saya, Anda, atau Ahok diserang karena stempel Tionghoa yang sudah telanjur melekat dalam orang-orang seperti kita, mengapa mulut Ahok tiba-tiba menjadi kambing hitamnya?

Saya tidak bilang mulut Ahok itu halus dan sopan. Sama sekali tidak. Saya juga akui mulut Ahok kasar. Tapi, siapa yang bisa tahan bersopan-sopan terlalu lama dengan para koruptor yang hendak menggarong sebagian dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) juga menipu rakyat?

Apakah sewaktu Ahok memaki para koruptor, ia sedang merepresentasikan diri sebagai orang Tionghoa? Jika iya, berarti semua orang Tionghoa adalah pemaki koruptor. Wah, hebat juga! Sayangnya, tidak. Karena itulah, perjuangan Ahok menjadi lumayan alot.

Ini berarti kita juga tidak bisa menganggap makian Ahok sebagai representasi dari orang Tionghoa. Menyatakan makian Ahok akan berpotensi menyulut huru-hara lagi justur akan menampikkan penyebab huru-hara itu sendiri.

Pejabat bermulut kasar bukan hanya Ahok. Orang Indonesia yang memaki juga bukan hanya Ahok. Tapi, apakah setiap orang yang memaki. lalu bisa menjadi alasan, bahkan pembenaran bagi yang lain, untuk menciptakan huru-hara bagi kelompoknya?

Apakah bila Ratna Sarumpaet memaki wartawan Yenni Kwok, hanya karena ia tersinggung dengan tulisan Yenni (bukan karena masalah seserius korupsi), kita bisa menganggap bahwa jika ada pembantaian atau pemerkosaan massal terhadap suku Batak, makian Ratna Sarumpaet adalah salah satu penyebabnya?

Pak Jaya, cara berpikir seperti ini justru mendukung kesesatan, seolah menjadi korban adalah bagian dari kesalahan. Seolah sebagai kelompok yang kerap disudutkan bahkan diserang, mereka yang telanjur distempel Tionghoa ini harus selalu waspada terhadap ucapan dan tindakan, tidak saja bagi diri mereka, namun juga orang-orang yang dianggap termasuk dalam ras mereka. Hal ini akan memperdalam jurang antara orang-orang yang distempel Tionghoa dan bukan.

Padahal, siapa yang bisa dengan pasti memilah antara “Tionghoa” dan “pribumi” apabila sebagian nenek moyang tertua Indonesia datangnya dari China Selatan (Yunan)?

Hal yang amat saya sayangkan juga, dalam mengkritik Ahok, Jaya Suprana merujuk kepada Habib Rizieq. Begini tulis Pak Jaya, “Tidak kurang dari imam besar FPI, Habib Rizieq menyatakan kepada saya pribadi, beliau menghargai semangat Anda membasmi korupsi, namun yang tidak disukai pada diri Anda hanyalah kata-kata tidak sopan.”

Namun, bagaimana dengan Habib Rizieq sendiri? Ingatkah Anda bahwa sang “imam besar” ini sempat mengatai Ahok “kafir”, “goblok”, dan segala macam hanya karena Ahok akan dilantik menjadi gubernur?

Kata-kata Ahok mungkin menyinggung sebagian bangsa Indonesia. Tapi, saya sendiri sudah lelah dengan politikus yang berbaju necis dan sopan, namun korup, seolah memang itulah “budaya” yang dipertahankan dalam negeri ini. Maling ayam digebuki, koruptor besar dihormati karena “boleh saja menjarah dan merampok asalkan santun?”./sumber

Karakter seseorang bisa dilihat dari goresan tangan atau tanda tangannya. Ilmu yang mempelajari makna goresan tangan ini disebut grafologi. Majalah Tempo edisi Khusus Pemilihan Presiden, yang terbit Senin, 30 Juni 2014 lalu, menurunkan tulisan perbandingan makna goresan tangan calon presiden Prabowo Subianto dan Joko Widodo.

Narasumber yang diwawancarai Majalah Tempo adalah Max Hendrian Sahuleka dan Primasari Nafisah, pendiri Primagraphology Consulting. Mereka diminta untuk menganalisis tulisan Prabowo yang dikeluarkan Gerindra, tanpa tanggal dan tulisan Joko Widodo yang dikeluarkan Bara JP, 19 Maret 2014. Berikut adalah perbandingannya:

Prabowo Subianto

1. Tanda tangan jelas dengan tidak ada nama lengkap: cenderung kurang sabar, ingin sesuatu yang praktis.

2. Menghilangkan satu huruf, yakni huruf "a": cenderung tidak berhati-hati, tidak berkonsentrasi, dan menyembunyikan sesuatu yang dapat menjatuhkan dirinya.

3. Bentuk huruf "P" ukuran tidak wajar, melampaui tanda tangan yang berupa nama: cenderung ingin mendominasi, sangat ambisius, secara emosi mudah meledak-ledak apabila keinginannya tidak tercapai.

4. Dua kali menggunakan huruf kapital tidak pada tempatnya, yakni huruf "r" ditulis dengan huruf besar, padahal semestinya dengan huruf kecil, yakni pada kata "sejarah" (baris pertama) dan dalam tanda tangan: tidak mampu mengendalikan emosi.

5. Banyak ditemukan huruf "k" dengan goresan-goresan yang tidak bersinggungan: bermasalah dalam adaptasi sosial, dingin dan menjaga jarak.

6. Banyak ditemukan huruf "k" dengan goresan ke atas yang panjang: ambisius dan sombong.

7. Banyak variasi dalam membuat huruf "a": ego tidak stabil.

8. Banyak ditemukan huruf "a" berbentuk seperti huruf "o": pandai berkamuflase atau berpura-pura tidak jujur.

Joko Widodo

1. Tanda tangan tidak jelas atau bukan berupa nama: cenderung misterius, banyak hal yang ditutupi, terutama menyangkut kekurangan atau kelemahan diri.

2. Selalu menuliskan nama di bawah tanda tangan: cenderung merupakan pribadi yang terbuka atau tidak menutup diri.

3. Tarikan garis panjang ke bawah, seperti pemisah: ingin atau mampu memisahkan urusan pribadi atau keluarga dengan urusan sosial sosial atau pekerjaannya.

4. Tidak ditemukan penggunaan huruf kapital yang salah: mampu mengendalikan emosi.

5. Goresan ke atas huruf "k" pendek: tidak suka meninggikan ego atau rendah hati.

6. Banyak huruf "a" tanpa payung di atasnya dan rapat: berhati-hati dalam berbicara atau tidak mau banyak berbicara.

7. Juga ditemukan huruf "a" tanpa payung di atasnya dengan bibir atas terbuka: jujur atau to the point, menyampaikan apa adanya.(sumber)

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama membenarkan, komunitas relawan pendukungnya, Teman Ahok, bermarkas di bangunan yang merupakan aset milik Pemerintah Provinsi DKI.

Bangunan berlantai dua di Kompleks Perumahan Graha Pejaten di Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Timur, yang digunakan Teman Ahok sebagai pusat kendali kegiatan pengumpulan Kartu Tanda Penduduk (KTP) DKI untuk digunakan Ahok, sapaan akrab Basuki, untuk memenuhi syarat untuk menjadi kandidat independen di Pemilihan Gubernur DKI tahun 2017, adalah rumah dinas DPRD DKI. Rumah itu adalah aset milik DKI di bawah pengelolaan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

"Itu punya Pemda," ujar Ahok di Balai Kota DKI, Jumat 18 Maret 2016.

Hanya saja, meski milik DKI, BPKAD kemudian menjalin kerja sama dengan pihak swasta yang melakukan pengelolaan aset. Di bawah kerja sama dengan BPKAD, pihak swasta berhak mencari keuntungan ekonomis dengan skema pembagian yang telah disepakati dengan DKI.

"Saya lupa nama PT (Perseroan Terbatas)-nya," ujar Ahok.

Perusahaan swasta, kemudian menyewakan rumah kepada Direktur Cyrus Network Hasan Nasbi. Hasan, yang merupakan konsultan politik pemenangan pasangan Jokowi - Ahok di Pilgub DKI tahun 2012 meminjamkan rumah kepada Teman Ahok.

Dengan fasilitas yang diberi Hasan, Teman Ahok bekerja memastikan Ahok berhasil maju dari jalur independen di Pilgub DKI tahun 2017.

"Hasan bukan sewa sama DKI, tetapi kerja sama dengan perusahaan swasta. Jadi, saya kira rumah itu digunakan (menjadi markas Teman Ahok) sah-sah saja, karena aset itu sudah dilepas (tidak dikelola langsung BPKAD)," ujar Ahok./sumber

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan syarat calon kepala daerah yang maju secara independen pada aturan sekarang ini tidak bermasalah.

Keputusan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok maju secara independen pada pemilihan kepala daerah DKI Jakarta 2017, memunculkan rencana DPR yang ingin mengubah syarat jumlah dukungan.

“Tetap seperti yang dulu tidak ada perubahan, tidak ada masalah. Kenapa sih mesti rame-rame,” kata Luhut seusai kuliah umum di Aula Barat ITB, Jumat, 18 Maret 2016.

Menurut Luhut, rencana Ahok maju dari jalur independen perlu menjadi pelajaran bagi semua pihak. “Biar kita semua berkaca kenapa ini semua terjadi. Kan memberikan contoh yang baik buat kita. Kok Bisa jadi begini, kok orang maunya ke si Ahok?”

Luhut juga menilai Ahok telah menolong dan membuatnya hidup enak di Jakarta, misalnya daerah yang tadinya banjir menjadi tidak lagi. “Baik-baik semua. Dia kebetulan orang Tionghoa, who cares?”

Ke depan, Luhut menilai pola kepemimpinan di Indonesia akan berubah. Pemilih tidak akan peduli lagi latar suku, agama, dan ras. “Kalau orang sekampung, satu suku, satu agama tapi maling, ngapain saya pilih kau. Cari dong orang yang memberikan kesejahteraan buat saya,” ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, sejumlah fraksi di DPR mengajukan rancangan undang-undang untuk mengubah pasal syarat dukungan calon independen dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota.

Dari dukungan berupa pengumpulan kartu tanda penduduk sebanyak 6,5 hingga 10 persen dari jumlah pemilih tetap, ingin menjadi 10-15 persen, atau 15-20 persen dari jumlah pemilih tetap. Pemerintah telah mengisyaratkan untuk menolak usulan tersebut./sumber

Pemilihan presiden di Indonesia tidak berhenti sampai Juli 2014 saja. Ada satu pemenang lagi selain Joko Widodo di kursi Presiden RI.

Basuki Tjahaja Purnama, yang lebih dikenal dengan julukan “Ahok”, mengambil alih kursi gubernur DKI Jakarta. Dia adalah etnis Cina pertama yang melakukannya di negara yang 95 persen asli Indonesia dan memiliki populasi Muslim terbesar di dunia. Ahok secara otomatis mengambil alih masa jabatan lima tahun Jokowi.

Di Indonesia, etnis Cina hanya berjumlah sekitar 2 persen dari populasi 240 juta.

Menurut Reuters, etnis Cina di Indonesia sudah bertahun-tahun lamanya dijauhkan dari hirarki politik dan militer. Alasannya sederhana, etnis Cina mengontrol perdagangan dan bisnis di negeri ini, dan diduga memiliki loyalitas yang tinggi ke China.

Kebencian, yang pernah meledak menjadi kerusuhan berdarah di masa lalu, tampaknya semakin berkurang, meskipun tidak juga bertambah.

“Orang-orang memberikan suara karena rekam jejak hari ini,” kata Ahok kepada Reuters dalam sebuah wawancara di kantornya buan April silam. “Ini bukan tentang ras atau agama … atau beberapa ide primordial siapa yang harus menjalankan (negara).”

Polisi Jahat

Ahok berperan menjadi “polisi jahat” karena Jokowi menempati posisi “polisi baik”. Berbeda dengan Jokowi yang biasanya bersuara lembut dan Jawa sekali, Ahok terkenal dengan reputasi sebagai orang yang keras tidak takut untuk menggoyang birokrasi kota.

“Hal pertama yang harus kita perbaiki di sini adalah birokrasi … dengan menguji dan mengevaluasi kinerja mereka,” kata Ahok.

“Kami mengatakan kepada mereka jika mereka tidak ingin mengikuti kami, mereka bisa keluar. Kadang-kadang kami harus menendang mereka keluar. Tentu saja mereka marah, tapi kami tidak peduli.”

Ahok, 48, telah menjadi tangan kanan Jokowi sejak memenangi pemilihan gubernur DKI Jakarta 2012 ketika pasangan ini menggulingkan incumbent dengan dengan ide-ide memperbaiki banyak masalah kota yang kacau, termasuk lalu lintas yang kronis dan tentu saja banjir.

“Saya pribadi tidak setuju (jika Ahok menjadi gubernur) karena dia terlalu temperamental,” kata dewan kota Boy Bernardi Sadikin kepada media seperti dikutip dari Reuters. Sadikin adalah putra mantan Gubernur DKI Jakarta tahun 1970-an, pemimpin yang populer di ibukota.

Indonesia, negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, memiliki sejarah ketegangan komunal yang terkadang mendidih ke dalam serangan kekerasan dan secara khusus menargetkan minoritas etnis Cina.

Sebagian kelompok Muslim, yang tahun lalu memprotes penunjukan seorang wanita Kristen di kantor distrik Jakarta, juga telah mengancam akan memprotes kenaikan Ahok ke kekuasaan DKI 1.

Tapi Ahok yakin Indonesia akan menjadi lebih pluralis.

“Pilgub Jakarta itu sebuah tes dan … kita melihat lebih banyak etnis Cina untuk (jabatan publik) sekarang,” kata Ahok. “Suatu hari nanti Indonesia akan siap untuk pemimpin non-Muslim atau etnis Cina, bahkan presiden.” Pungkasnya./sumber

Meski belum mengumumkan secara resmi dukungannya, Partai Kebangkitan Bangsa menilai Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sosok yang cocok untuk jadi pemimpin di DKI Jakarta. Beberapa kriteria yang ditetapkan PKB ada pada Ahok meski masih ada kriteria yang belum terpenuhi.

Anggota Dewan Syuro PKB Maman Imanulhaq mengatakan, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) juga tertarik dengan sosok Ahok.

 

"Cak Imin tertarik dengan fenomena Ahok. Kami belajar dari fenomena Jakarta, dan sosok Ahok ideal buat Jakarta," kata Maman di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (17/3).

Ahok dinilai Maman memenuhi dua dari kriteria calon Gubernur Jakarta idaman PKB, yakni mau bekerja dan mau melayani masyarakat. Ini sesuai dengan slogan PKB, membela rakyat.

Wakil Ketua Fraksi PKB ini juga menyebut keberhasilan Ahok mengatasi banjir di kawasan kediamannya di Kalibata, Jakarta Selatan.

"Dia bekerja keras dan banjir bisa ditangani Pak Ahok. Itu dahsyat," katanya.

Namun menurutnya, ada satu kriteria yang belum dipenuhi oleh Ahok yakni kesantunan publik.

"Pak Ahok belum bisa memenuhi itu. Kami tidak ingin generasi mendatang ngomong kasar. Dulu banyak tokoh yang santun dan bekerja keras," ujar Maman.

Meski memuji Ahok sosok ideal, sejauh ini belum ada keputusan akhir soal dukungan PKB kepada Ahok. Maman mengatakan, PKB masih terus menjaring dan menyaring bakal calon Gubernur DKI. Selain Ahok, Ahmad Dhani masuk dalam bursa penjaringan PKB.

Klaim bakal mendapat dukungan dari PKB sudah dinyatakan Ahok. PKB menurutnya sedang mempertimbangkan hasil survei penjaringan. Selain PKB, Ahok juga mengklaim dukungan didapat dari Partai Amanat Nasiondal dan Partai Hanura. Satu partai lain yang sudah resmi menyatakan dukungan adalah Partai Nasional Demokrat./sumber

Setelah sidak sekitar satu jam, Presiden Joko Widodo akan segera memutuskan nasib mega proyek Hambalang atau Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) di Desa Hambalang, Bogor. Soal kasus yang menyertai pembangunan itu, Jokowi mengatakan tak perlu bicara masa lalu.

Jokowi menyebut bahwa pembangunan setengah jadi proyek Kemenpora itu, sudah menghabiskan dana yang tidak sedikit. Untuk itu dia akan menentukan sikap dalam proyek triliunan Rupiah tersebut. 

"Kita tidak bicara yang lalu, tapi ke depan akan diapakan," ucap Jokowi usai meninjau proyek P3SON itu di Hambalang, Bogor, Jumat (18/3/2016).

Jokowi didampingi Menpora Imam Nahrawi, Menteri PUPERA Basuki Hadimuljono, Jubir Presiden Johan Budi dan Bupati Bogor Nurhayanti. Di lokasi itu, Jokowi sempat meninjau 3 gedung yang mangkrak dan tak terawat.

Jokowi mengatakan, dia mendapat laporan dari Menpora soal kondisi terkini proyek sport center itu pada dua hari yang lalu. Kemudian dia memutuskan untuk meninjau langsung kondisinya pada hari ini.

"Saya ajak Menpora dan Menteri PU. Menteri PU bilang kalau dilanjutkan, apakah tanahnya yang labil di sini memungkinkan untuk diteruskan. Karena info yang saya terima tanahnya labil. Ini perlu Balitbang PU cek, teliti lagi memungkinkan atau tidak labilitas tanahnya," ujar Jokowi.

"Kemudian bagaimana kalau diteruskan struktur bangunannya harus dilihat. Harusnya besinya gede-gede ternyata setelah dicek kecil. Harusnya pondasinya 3 meter, hanya 1 meter. Ini akan dicek semua secara secara total," imbuhnya.

Jokowi mengatakan untuk menindaklanjuti temuan tersebut, pemerintah akan menggelar rapat terbatas dalam satu atau dua minggu ke depan untuk memutuskan kelanjutan nasib proyek senilai Rp 2,5 miliar itu.

Beberapa opsi yang disampaikan Jokowi, proyek itu bisa saja dilanjutkan seperti rencana semula namun dengan beberapa evaluasi. Atau diubah menjadi wisma atlet, bisa juga pusat pelatnas, atau diubah menjadi rumah susun.

"Tapi sekali lagi yang penting adalah penyelematan aset negara. Kuncinya di situ, arahnya ke sana. Kalau dibiarkan, berarti akan kehilangan dana anggaran dan aset itu," tegas Jokowi.

"Peralatan sudah masuk. Ada mebel, AC, sport science, akan dikemanakan? Kalau nggak cepat diputuskan akan rusak semua," imbuhnya.

Tak hanya itu, Jokowi juga menyebut keputusan itu perlu cepat karena untuk perawatan dan pengamanannya saja butuh biaya yang besar tiap bulan. "BUMN yang bertanggungjawab sudah mengeluh. Jadi memang harus segera diputuskan," kata Jokowi.

"Nanti laporannya ke Kemenpora, dalam rapat terbatas akan saya tanyakan," tutupnya.

Bupati Bogor Nurhayanti juga akan diundang Jokowi dalam rapat di istana untuk dimintai masukan. "(Intinya) supaya nggak salah lagi," tegas mantan Gubernur DKI itu./sumber

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau proyek pembangunan wisma atlet Hambalang yang terbengkalai sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Saat melihat langsung proyek tersebut, Jokowi hanya menggeleng-gelengkan kepala.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Fraksi Hanura DPR RI Dadang Rusdiana mengatakan Hambalang merupakan proyek yang besar.

"Jadi sayang kalau kemudian tidak dimanfaatkan," kata Dadang melalui pesan singkat, Jumat (18/3/2016).

Anggota Komisi X bidang Olahraga itupun meminta Kemenpora untuk melakukan kajian teknis.

Hal itu dilakukan untuk memisahkan bagian yang sama sekali tidak dapat dimanfaatkan dengan yang aman secara teknis sehingg proyek itu bisa dilanjutkan.

Dadang pun melihat kunjungan Jokowi bukanlah bertujuan untuk menyindir Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Jadi kunjungan ini jangan dianggap sindiran pada SBY, tetapi sebagai bentuk tindakan cermat atas uang rakyat yang dikeluarkan negara," ujarnya.

Dadan menilai wajar wisma atlet Hambalang dikaji kembali sehingga dapat dimanfaatkan menjadi sentra olahraga.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) hanya bisa mengelengkan kepala setelah melihat langsung kondisi wisma atlet di Desa Hambalang, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor yang saat ini kondisinya terbengkalai.

Selain kondisi bangunan yang telah rusak karena pembangunannya berhenti sejak 2012 lalu, Jokowi juga prihatin dengan banyaknya barang yang hilang akibat dicuri orang.

Usai berkeliling ke beberapa bangunan yang telah berdiri di lahan seluas 33 hektar tersebut, Jokowi hanya menggelengkan kepala untuk mengekspresikan kekecawaannya.

‎

"Saya tadikan hanya gini-gini saja (geleng-geleng kepala), ini juga kenapa kami ingin segera memutuskan karena biaya pengamanan, perawatan, perwatan juga gede banget bulannya, BUMN yang menangani ini sudah mengeluh," katanya.‎/sumber

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendadak menggelar kunjungan ke proyek Hambalang, Sentul, Bogor. Proyek yang menghabiskan dana hingga Rp 2,5 triliun ini mangkrak sejak 2014, setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencium bau korupsi di dalamnya.

Dalam kunjungannya itu, Jokowi menyatakan akan secepat mungkin memutuskan nasib mega proyek Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olah Raga Nasional (P3SON) Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Jokowi hanya menggeleng-gelengkan kepalanya ketika ditanya awak media ihwal perasaannya itu. 

Rupanya, kedatangan Jokowi ini membuat netizen mulai menjahili safari politik yang dilakukan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). SBY bersama para petinggi partai mengelilingi Pulau Jawa dan menamakannya 'Tour de Java'.

Proyek Hambalang ini mulai terhenti sejak KPK menetapkan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Alifian Mallarangeng sebagai tersangka pada 2014 lalu. Andi diduga terlibat serta menyetujui proyek tersebut yang dilakukan anak buahnya, hingga diduga merugikan negara sampai Rp 2,5 triliun.

Netizen membandingkan safari yang dilakukan SBY tersebut dengan sidak Jokowi di Hambalang. Berikut memenya:

Meme bandingkan SBY-Jokowi medsos

Meme bandingkan SBY-Jokowi 2016 Media sosial

Meme bandingkan SBY-Jokowi 2016 Media sosial

Meme bandingkan SBY-Jokowi 2016 Media sosial

Meme bandingkan SBY-Jokowi medsos

Meme bandingkan SBY-Jokowi 2016 Media sosial

Meme bandingkan SBY-Jokowi 2016 Media sosial./sumber

Presiden Joko Widodo meninjau langsung Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional di Bukit Hambalang, Kabupaten Bogor yang mangkrak, Jumat (18/3).

Jokowi bersama rombongan tiba pukul 10.00 wib di depan masjid di kompleks Hambalang.

Sebelumnya para staf Kemenpora telah menyiapkan bahan-bahan untuk paparan penjelasan tentang berbagai gedung di kompleks itu.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu langsung ngeloyor mendatangi bangunan-bangunan yang mangkrak itu.

Ditemani Menpora Imam Nahrawi, Menteri PU dan PR Basuki Hadimulyono dan Jubir Presiden Johan Bud

Para staf telah menyiapkan gambar-gambar dan maket sarana olahraga itu di teras masjid.

Namun setibanya di Hambalang, Jokowi bukannya mengikuti arahan ke ruang paparan.

i, Jokowi langsung mendatangi gedung 4 lantai yang belum selesai itu.

Dari atas gedung yang belum ada dindingnya, Presiden terlihat sibuk berdiskusi dengan kedua menterinya sembari memperhatikan gedung-gedung lain di kompleks ini./sumber