Kritik Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo dan kunjungan Sang Presiden ke proyek mangkrak di Hambalang, merupakan dua peristiwa yang tidak dapat dipisahkan.

Keduanya dinilai mengandung simbol politik tingkat tinggi.

Pengamat Politik Lingkar Madani Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti berpendapat, dua peristiwa politik tersebut ibarat pantun. Berbalas-balasan.

 

“Kritik SBY kepada Jokowi langsung dijawab oleh Jokowi dengan cara cukup datang saja ke Hambalang,” ujar Ray saat dihubungi Kompas.com, Jumat (18/3/2016).

Menariknya, balas-membalas ‘pantun’ tersebut dilakukan oleh dua tokoh politik yang punya karakter berbeda.

SBY yang memiliki karakter senang mengemukakan ide-ide dan pandangan kepada publik, dibalas oleh Jokowi yang memang tidak begitu suka bicara dan memiliki ‘style’ kerja, kerja, kerja.

Terlebih, yang seorang merupakan mantan presiden dan saat ini memegang jabatan ketua partai politik, yang seorang lagi merupakan pimpinan tertinggi Republik ini.

Ray pun berpendapat, peristiwa tersebut tidak sampai mengakibatkan gejolak politik sedahsyat rivalitas Jokowi-Prabowo Subianto. Namun, peristiwa itu cukup berimbas kepada perolehan citra positif-negatif di masyarakat.

“Boleh saya bilang, efek peristiwa Jokowi yang datang ke Hambalang lebih besar imbasnya daripada efek SBY yang saat ini melakukan Tour de Java. SBY dengan lima langkahnya dapat poin lima, kalau Jokowi dengan satu langkah saja dapat poin enam atau tujuh,” ujar Ray.

Alhasil, SBY dianggap gagal membangun citra sebagai figur oposisi pemerintahan, terutama di tengah banyak partai politik yang mulai merapat ke pemerintahan Jokowi-JK.

“SBY lupa bahwa dia mantan presiden. Jadi, begitu dia mengkritik suatu kebijakan di masa pemerintahan sekarang, Jokowi tinggal tunjuk satu hal negatif di masa lalu, selesai SBY,” ujar Ray.

Kritik SBY

Dalam rangkaian Tour de Java, tepatnya di Pati, Rabu (16/3/2016), SBY mengungkapkan bahwa pemerintah sebaiknya tidak menguras anggaran di sektor infrastruktur. Apalagi, kondisi ekonomi tanah air sedang lesu.

“Yang mengerti ekonomi kalau pajak dikuras habis ekonomi justu tidak tumbuh. Yang penting yang wajib pajak jangan mangkir. Jangan digenjot habis-habisan apalagi saat kondisi ekonomi sedang sulit, maka perusahaan bisa bangkrut dan yang susah makin susah. Ekonomi sedang lesu, maka pajak harus pas,” ujar SBY.

“Saya mengerti, bahwa kita butuh membangun infrastruktur. Dermaga, jalan, saya juga setuju. Tapi kalau pengeluaran sebanyak-banyaknya dari mana? Ya dari pajak sebanyak-banyaknya. Padahal ekonomi sedang lesu,” lanjut dia.

SBY pun meminta pemerintah mengurangi belanja infrastruktur dengan menundanya untuk dikerjakan di tahun mendatang.

“Kalau ekonomi sedang lesu, dikurangi saja pengeluarannya. Bisa kita tunda tahun depannya lagi, enggak ada keharusan harus selesai tahun ini. Indonesia ada selamanya. Sehingga jika ekonomi lesu, tidak lagi bertambah kesulitannya. Itu politik ekonomi,” ujar dia.

Jokowi Sedih di Hambalang

Dua hari setelah kritik SBY, Jokowi tiba-tiba meninjau proyek pusat olahraga di Hambalang, Bogor, Jawa Barat.

Proyek tersebut dibangun di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Jokowi membawa serta Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi SP, Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimujono.

Jokowi mengaku sedih melihat kondisi proyek pusat kegiatan olahraga di Hambalang yang mangkrak pembangunannya.

Kesedihan itu diungkapkan Jokowi di akun Twitternya @Jokowi, Jumat pukul 13.31 WIB.

“Sedih melihat aset Negara di proyek Hambalang mangkrak. Penuh alang-alang. Harus diselamatkan,” tulis Jokowi.

Sementara, kepada wartawan di lokasi blusukannya itu, Jokowi menekankan perlu dilakukan penyelamatan proyek tersebut sebagai aset Negara.

“Yang paling penting penyelamatan aset Negara. Kuncinya di situ dan arahnya akan ke sana. Apapun ini menghabiskan anggaran triliunan,” ujar Jokowi.

Pemerintah mempertimbangkan penyelamatan aset melalui berbagai cara. Alternatif penyelamatan di antaranya, meneruskan pembangunan hingga selesai, diubah menjadi Pelatnas atau rumah susun sewa.

Dua pekan mendatang, Jokowi merencanakan mengadakan rapat terbatas untuk membahas nasib penyelamatan aset wisma atlet tersebut.

Dia meminta Balitbang Kementerian PU PR untuk meneliti terlebih dahulu, apakah area itu mungkin dilanjutkan kembali pembangunannya. Sebab, informasi yang didapat, tanah area itu labil sehingga tidak cocok dibangun.

Korupsi Hambalang

Proyek tersebut bermasalah hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sejumlah petinggi ditetapkan sebagai tersangka atas korupsi di proyek itu, pada 2013 lalu.

Antara lain mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallaranggeng dan mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Keduanya merupakan kader Partai Demokrat.

Selain itu, ada pula tersangka dari unsur pejabat pemerintahan, yakni mantan Direktur Operasional I PT Adhi Karya Teuku Bagus Mukhamad Noor dan mantan Kepala Biro Perencanaan Kementerian Pemuda dan Olahraga Deddy Kusnidar.

Belakangan, KPK juga menetapkan Andi Zoelkarnaen Mallaranggeng alias Choel Mallaranggeng sebagai tersangka.

Sejak pembangunan pusat pendidikan olahraga yang terletak di sebuah Bukit Desa Hambalang, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, terhenti, wilayah ini berubah menjadi kawasan sepi.

Proyek yang memakan dana Rp 2,7 triliun dan kini mangkrak itu dimanfaatkan para muda-mudi sebagai tempat berpacaran, tempat minum-minuman keras dan arena balap motor liar./sumber

Komunitas relawan Teman Ahok menggalang dukungan KTP untuk duet Ahok-Heru melalui posko-posko yang tersebar di berbagai kelurahan di seluruh DKI Jakarta dan booth-booth di sejumlah mal. Berbagai elemen masyarakat menyambut hangat gerakan sejuta KTP ini. (Baca: Teman Ahok yang Fenomenal)

Kaum wanita antusias mengisi formulir dukungan untuk Ahok-Heru.

Ahok, panggilan populer Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, menggandeng Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Heru Budi Hartono untuk maju di Pilkada DKI Jakarta 2017 melalui jalur independen. Duet Ahok-Heru diusung oleh Teman Ahok. Pasangan Ahok-Heru resmi dideklarasikan pada Senin Senin (7/3/2016). (Baca:Wow, Mantap! Seminggu Terkumpul 117.373 KTP Dukung Ahok-Heru)

Penyebaran fomulir dukungan untuk Ahok-Heru efektif Jumat (11/3). Ahok-Heru membawa bekah bagi mal-mal yang terdapat booth Teman Ahok. Mal-mal tersebut semakin ramai dikunjungi orang-orang yang memberikan dukungan kepada Ahok-Heru. Selain itu mereka juga berbelanja, sehingga meningkatkan omset mal-mal tersebut. Semenjak ada booth Teman Ahok, omset mal-mal rata-rata naik 200% hingga 300%. (Baca: PDI-P Dukung Ahok-Heru di Detik-detik Terakhir Pendaftaran?)

Mal-mal yang menyediakan booth Teman Ahok antara lain Mall Kelapa Gading 1 & 3, Pondok Indah Mal 2, Kuningan City, Cilandak Town Square, Darmawangsa Square, dan Blok M Plaza.

Amalia Ayuningtyas, juru bicara Teman Ahok, mengatakan, pihaknya kebanjiran tawaran untuk membuka booth di sejumlah mal. “Alhamdulillah, banyak pihak yang ingin menyukseskan gerakan sejuta KTP ini,” kata wanita berjilbab yang akrab dipanggil Lia ini ketika dihubungi Obsessionnews.com, Jumat (18/3).

Adapun total perolehan KTP hingga Kamis (17/3) sebanyak 117.373 KTP. Teman Ahok harus bekerja keras lagi untuk memperoleh sejuta KTP. Teman Ahok menargetkan syarat minimum yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebanyak 532.000 KTP tercapai pada akhir Mei 2016, dan target sejuta KTP terealisir pada akhir Juni 2016. (Baca: Pesanan Kaos Membludak, Teman Ahok Kelabakan)

Keberadaan booth Teman Ahok berdampak positif pada peningkatan omzet mal.

Mahkamah Konstitusi pada September 2015 mengubah aturan persyaratan pencalonan kepala daerah bagi calon independen untuk Pilkada 2017. Sebelumnya calon independen berdasarkan persentase penduduk, lalu diubah cukup berdasarkan persentase daftar pemilih tetap (DPT) dalam pemilu sebelumnya. Untuk Provinsi DKI Jakarta, syarat minimalnya adalah 532.000 KTP. (Baca: Nasdem Tak Merasa Terhina Dukung Ahok)

Ahok meminta Teman Ahok tetap mengumpulkan sejuta KTP sesuai target awal. Ahok beralasan apabila ada KTP yang diverifikasi (KPUD) DKI dan dianggap tak memenuhi syarat, masih ada stok.

Tak Perlu Materi

Pengumpulan KTP untuk mendukung Ahok-Heru tidak perlu ditempeli materai. Teman Ahok menilai, perihal materai ini adalah informasi simpang siur yang berangkat dari pernyataan KPUD yang kemudian disalahpahami oleh relawan dan dimanfaatkan untuk mempersulit pengumpulan KTP. (Baca: Dahsyat! Mengalir Deras Dukungan untuk Duet Ahok-Heru)

Teman Ahok sebelumnya telah berkoordinasi dengan KPUD, jauh sebelum dimulainya pengumpulan KTP. “Materai ini disalahartikan. Memang KPUD menjelaskan mMaterai memang nanti harus digunakan saat proses pendaftaran ke KPU. Materai tersebut ditempelkan di formulir KWK-B1,” kata Lia.

Dia menjelaskan, yang diisi masyarakat saat ini bukan formulir KWK-B1. “Formulir KWK B-1 itu bukan formulir yang sekarang. KWK B-1 itu nantinya berisi rekapitulasi siapa saja yang mengumpulkan KTP, dikelompokkan per wilayah. Jadi hanya satu formulir KWK B-1 per kelurahan. Dan itu nanti yang akan membuat adalah Teman Ahok, dan yang menandatangani formulir tersebut juga bukan yang memberi KTP, tapi kandidatnya, yaitu Pak Ahok dan Pak Heru,” katanya.../sumber

Ketua Umum Patai Hanura Wiranto, mengimbau kepada seluruh kadernya untuk mendukung Ahok di Pilkada DKI Jakarta. Bahkan, purnawirawan jenderal itu mengancam akan mengeluarkan kadernya dari partai jika tak mendukung pria bernama lengkap Basuki Tjahaja Purnama.

"Siapa yang tak loyal keputusan partai, silahkan minggir. Karena keputusan ini dilakukan semata-mata guna kemajuan DKI yang akan dinikmati rakyat," ujar Wiranto kepada Liputan6.com di Jakarta, Jumat (18/3/2016).

Wiranto menegaskan, pilihan partainya yang jatuh kepada Ahok bukan karena popularitasnyaAhok, namun karena apa yang sudah dilakukan Gubernur DKI Jakarta itu untuk Ibu Kota.

"Dalam memilih Gubernur DKI, Hanura tidak terjebak pada pertimbangan siapa orangnya, tetapi lebih kepada bagaimana kinerja dan ķesungguhannya dalam pengabdian untuk rakyatnya," ungkap Wiranto.

Dalam waktu dekat, ujar Wiranto, partainya akan mendeklarasikan diri untuk mendukung mantan Bupati Belitung Timur itu sebagai calon gubernur.

"Deklarasi akan dilakukan oleh ketua Hanura DKI, saudara Ongen Sangaji. Itu dilakukan dalam hitungan hari setelah menyelesaikan prosedur internal," pungkas Wiranto./sumber

Ekonom dari Universitas Indonesia, Faisal Basri, mengatakan bahwa kehadiran calon independen dalam Pemilihan Gubernur DKI Jakarta tahun 2017 tidak perlu dipertentangkan. Menurut Faisal, calon independen dijamin undang-undang dan dapat membuat proses pilkada lebih berwarna.

Faisal mengungkapkan hal itu berdasarkan pengalamannya menjadi calon gubernur DKI Jakarta pada 2012 lalu. Saat itu, Faisal maju dari jalur independen berpasangan dengan tokoh Betawi, Biem Benjamin.

"Calon independen bagian dari check and balances. Kalau pada satu situasi partai politik begitu pragmatisnya, politik uang masih terjadi, calon independen adalah koreksi atas arogansi parpol," kata Faisal kepada Kompas.com, di Palmerah, Jakarta, Jumat (18/3/2016).

Faisal menilai, Pilkada 2012 menjadi lebih berwarna karena kehadiran calon independen. Karena calon independen, kata Faisal, partai politik makin serius mengusung figur terbaik untuk memenangi kontestasi. Ia tidak setuju jika syarat dukungan untuk calon independen diperberat.

"Pada 2012 lalu muncul Jokowi-Ahok, Alex Noerdin, Hidayat Nur Wahid, dan lainnya. Jadi calon independen itu bukan musuh parpol," ungkapnya.

Terkait Pilgub DKI Jakarta 2017, sejumlah nama yang mencuat masih melakukan penjajakan dengan partai politik. Sejauh ini, baru calon petahana Basuki Tjahaja Purnama yang menyatakan akan maju melalui jalur independen dengan dukungan kelompok relawan "Teman Ahok" dan dukungan beberapa partai politik.

Tahapan Pilgub DKI Jakarta dimulai pertengahan 2016. Proses pemungutan suara dilakukan pada 2017./sumber

Pengamat Politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Zaki Mubarak menegaskan kalau Jakarta kedepan membutuhkan pemimpin yang lebih manusiawi.

Selama ini, lanjutnya, gubernur Jakarta tidak berpihak terhadap rakyat kecil, sepertinya gubernur lebih memihak kepada pemilik modal daripada warganya.

Zaki mencontohkan penertiban Kalijodo dan pemukiman di bantaran kali lainnya. Disini jelas terlihat kalau gubernur Jakarta tebang pilih dalam melakukan penggusuran.

"Ini sisi negatif Ahok, hanya mengorbankan rakyat kecil. Tapi terhadap proyek raksasa konglomerat, seperti reklamasi-reklamasi yang dianggap melanggar aturan, Ahok seperti lumpuh tidak ada tajinya," urainya kepada media, Kamis (17/3/2016).

Kesannya, lanjut Zaki, rakyat kecil sengaja dikorbankan. Disitulah muncul pemikiran perlu gubernur Jakarta kedepan yang terus melakukan gebrakan dan reformasi plus bersifat lebih manusiawi atau humanis.

Zaki menegaskan, pendekatan represif kepada wong cilik dan "menghamba" pada konglomerat, menjadi sisi gelap kepemimpinan Ahok selama ini.

Disini, para calon penantang Ahok harus mampu membuktikan punya konsep dan program yang lebih progressif pembangunan untuk DKI ke depan.

"Sayangnya sampai saat ini belum terlihat cagub yang memiliki program bagus, lebih banyak normatifnya. Masyarakat berharap para calon pemimpin DKI beradu konsep dan program, sehingga publik bisa menilai siapa yang paling layak menjadi gubernur DKI Jakarta," tutup Zaki./sumber

Meski melihat sinyal ada partai lain yang akan mendukung calon gubernur petahana dari jalur independen Basuki Tjahaja Purnama, namun tiga partai politik (parpol) besar di DPRD DKI Jakarta menyatakan sepakat tidak akan mendukung calon independen.

Diperkirakan partai yang akan mendukung Basuki, menyusul Partai Nasional Demokrat (Nasdem) yang telah resmi mendeklarasikan dukungannya, adalah Partai Hanura, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Sedangkan tiga partai besar yang tak mau mendukung calon independen adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai Gerindra, dan Partai Golongan Karya (Golkar). Ketiga partai ini akan membangun koalisi besar untuk mengusung pasangan calon dari partai.

Ketua Fraksi Partai Golkar, Zulkarnaen, mengatakan sampai saat ini pihaknya masih melakukan komunikasi politik terhadap para petinggi partai seperti Ketua DPD Partai Gerindra Mohammad Taufik dan Ketua DPD PDI Perjuangan Boy Bernadi Sadikin.

Dari hasil komunikasi politik tersebut, ketiga partai ini sepakat akan mendukung calon hasil kesepakatan partai dan calon independen tidak akan bersentuhan dengan partai politik.

“Pada Selasa (15/3), kami bertemu dengan Boy. Kami membicarakan Pilkada DKI 2017. Setelah dibahas, kita sepakat mengusung calon bukan independen,” kata Zulkarnaen di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Kamis (17/3).

Ditegaskan, ketiga partai politik ini tidak khawatir dengan banyaknya hasil survei yang memenangkan salah satu calon gubernur independen. Meski banyak orang yang sering kali terjebak dalam hasil yang dikeluarkan sejumlah lembaga survei, namun hal itu tidak menjawab peluang menang dalam pesta demokrasi rakyat Jakarta.

Dia juga mengkritisi, harusnya partai politik berani mencalonkan tokoh yang disepakati partai, bukan malah mendukung calon yang maju melalui jalur independen, karena pilar demokrasi parpol itu bertujuan melahirkan seorang pemimpin negara.

“Jadi kalau mengusung calon independen, ya jelas berseberangan dengan pilar demokrasi,” ujarnya.

Ketua Tim Penjaringan Gubernur DKI Jakarta Partai Gerindra, Syarif, menerangkan salah satu strategi yang dilakukan partainya untuk menang dalam Pilkada DKI 2017 yakni membangun koalisi besar dengan mengusung calon yang diusung dari parpol.

“Sejauh ini, para parpol sudah sering melakukan komunikasi politik untuk melakukan koalisi besar. Termasuk dengan calon yang masuk dalam penjaringan partai Gerindra. Seperti Sandiaga Uno, Muhammad Sanusi, dan Biem Benyamin,” kata Syarif.

Jumlah calon itu bisa berkembang, karena masih ada beberapa tokoh yang menyatakan ingin maju dalam Pilkada DKI, di antaranya Yusril Ihza Mahendra dan Adhyaksa Dault.

“Ya kita lihat 23 April mendatang. Kami harap Teman Ahok segera mendeklarasikan diri. Kalau sudah mendeklarasikan calonnya, maka partai segera mendeklarasikan juga calonnya. Yang kami khawatirkan Ahok enggak lolos independen atau malah kena kasus RS Sumber Waras,” ungkapnya.

Ajang Pemilukada DKI Jakarta semakin memanas dan aroma persaingan semakin sengit.

Karena itu, suara parpol gurem pun diperebutkan untuk modal maju sebagai Cagub DKI Jakarta.

Ahmad Dhani Prasetyo, tanggapi respon Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang saat ini memihak ke Basuki Tjahja Purnama atau Ahok.

Musisi yang akrap disapa Dhani ini menanggapi respon tersebut, melalui akun sosial media twitternya @AHMADDHANIPRAST.

Suami Mulan Jameela ini, memposting delapan komentar untuk menanggapi PKB, dimana sebelumnya, PKB ingin mengusung Dhani untuk maju di Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta 2017.

Postingan yang pertama, pentolan Dewa 19 ini menilai, ada oknum PKB yang membuat opini, kalau petinggi PKB akan mendukung Ahok.

“1. Ada bbrp pngurus PKB yg membuat opini bhw seolah2 @cakiminpkb mendukung & akan mengusung @basuki_btp jd wapres 2019 lwt Pilgub DKI 2017.”

Untuk postingan yang kedua, bos Republik Cinta Managemen (RCM) ini menganggap, oknum PKB ingin memuluskan Ahok dalam Pemilihan Presiden 2019.

“2. Para oknum kader yg membuat berita Ahok Di dukung @cakiminpkb Ini adalah org2 yg akan memuluskan @basuki_btp menjadi Wapres RI 2019.”

Kemudian, untuk postingan yang ketiga, Dhani menganggap Ahok sangat membutuhkan PKB untuk meminta suara kaum Nahdiyin di Jakarta.

” 3. @basuki_btp Sgt butuh PKB dlm pertarungan Di DKI 2017 & utk RI 2 di 2019,Krn dia mau ambil suara kaum nahdiyin Di jkt cc: @cakiminpkb.”

Lalu, pada postingan keempat, Dhani menuding jika Ahok terpilih kembali menjadi DKI 1, Ahok akan mendampingi Presiden Indonesia, Joko Widodo pada Pilpres 2019.

“4.Jika Ahok 2017 nanti berhasil menang Di DKI Maka 2019 @jokowi Akan duet merebut RI Dan RI 2 Bersama @basuki_btp Dan @cakiminpkb sgt paham.”

Celotehan Dhani yang kelima dan keenam, ia menilai oknum yang memberitakan PKB memihak ke Ahok, oknum itu akan menjadi tim sukses Ahok di Pilgub 2017.

” 5. Maka dr itu oknum2 PKB yg ikut serta, bikin berita Demi suksesi @basuki_btp menjadi RI 2 Bersama @jokowi cc: @cakiminpkb. 6.Para oknum PKB yg jadi “Timses” @basuki_btp utk RI2 2019 berfikir @cakiminpkb akan trpengaruh ikt dkg Ahok Di 2017 & sy fikir 60% tdk Akan.”

Selain itu, dalam celotehannya yang ketujuh dan kedelapan, Dhani percaya, petinggi PKB tidak akan memihak kepada Ahok.

“7. Rapat sy dgn @cakiminpkb & Sekjen PKB faktanya sgt jauh Berbeda dgn apa yang Di isue kan Oleh para oknum PKB pendukung Ahok utk Wapres 2019. 8.Saya kurang yakin @basuki_btp dpt dukungan PKB Utk jd CAWAPRES RI 2019 dampingi @jokowi melalui PilGub2017 cc : @cakiminpkb.”

Sebelumnya, PKB membelokan keadaan untuk mendukung Ahok dalam Pilgub DKI Jakarta 2017.

Bahkan, nama Ahok dimasukan kedalam penjaringan pemilihan kepala daerah, oleh kepengurusan PKB./sumber